FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat memulihkan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Melalui program Optimasi Lahan (Oplah) dan Rehabilitasi Sawah, upaya percepatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertanian RI guna menjaga stabilitas produksi pangan daerah.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Hendra Aswara, menyatakan bahwa kunjungan Menteri Pertanian menjadi momentum penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. “Dengan komitmen yang kuat, Padang Pariaman menargetkan penyelesaian program ini dalam waktu satu bulan, bahkan dipercepat menjadi dua minggu untuk hasil yang lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (16/4).
Bupati John Kenedy Azis memastikan pengawalan ketat terhadap proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi petani. Untuk lahan dengan kerusakan ringan, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp2,45 miliar melalui program Oplah Bencana yang mencakup 446 hektare, atau sekitar Rp5,5 juta per hektare. Anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan lahan, rehabilitasi irigasi, hingga biaya pengolahan.
Hingga 15 April, progres konstruksi program ini telah mencapai 70 persen atau setara 324 hektare, dengan realisasi keuangan Rp1,64 miliar. Capaian ini menunjukkan percepatan signifikan di lapangan.
Sementara itu, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, program Rehabilitasi Sawah mulai berjalan setelah revisi DIPA pada 19 Februari 2026 menambah alokasi 198 hektare dengan total anggaran Rp2,85 miliar. Penyaluran dana tahap awal telah dilakukan sejak 8 April 2026 kepada 17 kelompok tani dengan nilai realisasi Rp1,98 miliar.
Pengawasan lapangan pun telah dikontrak sejak 15 April 2026 guna memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Seluruh kegiatan ini menggunakan dana APBN melalui skema Tugas Pembantuan, yang disalurkan langsung dari kas negara ke rekening kelompok tani melalui mekanisme SP2D.
Model pelaksanaan swakelola yang melibatkan kelompok tani dinilai lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan.
Hendra menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal seluruh tahapan program agar lahan terdampak dapat kembali produktif sesuai target waktu. “Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pertanian, Irawati Febriani, mengungkapkan total dukungan anggaran pengelolaan penyaluran bantuan pemerintah untuk Padang Pariaman mencapai Rp12,5 miliar. Dana tersebut mencakup pengembangan irigasi perkotaan, irigasi perpipaan, hingga jaringan irigasi tersier.
“Tambahan anggaran ini menjadi penguat bagi kegiatan rehabilitasi lahan dan optimasi lahan yang tengah berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa percepatan pelaksanaan menjadi kunci utama. Program Oplah Bencana dan rehabilitasi lahan ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari kerja guna memastikan petani dapat segera kembali berproduksi.
Langkah terpadu antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan di tengah tantangan bencana hidrometeorologi. (ss)
