FAKTA – Pemerintah mulai mengarahkan ulang kebijakan pembangunan seiring Indonesia memasuki fase akhir transisi demografi. Momentum ini ditandai dengan peluncuran buku Investasi Antargenerasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, perubahan struktur penduduk menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. Jika sebelumnya fokus pembangunan bertumpu pada pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas anak, kini perhatian diarahkan pada peningkatan produktivitas usia kerja dan kesiapan menghadapi masyarakat menua.
“Pendekatan kita harus berubah. Kita tidak lagi hanya bicara jumlah penduduk, tetapi bagaimana setiap kelompok usia berkontribusi dan terlindungi dalam siklus ekonomi,” ujar Rachmat.
Buku tersebut disusun berbasis pendekatan National Transfer Accounts (NTA), sebuah metode yang digunakan untuk membaca aliran sumber daya ekonomi antar kelompok usia. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat melihat secara lebih rinci bagaimana kelompok usia produktif menopang kebutuhan anak-anak dan lansia.
Deputi Bappenas Maliki menjelaskan, selama ini bonus demografi kerap dipahami secara sederhana melalui batas usia. Melalui NTA, produktivitas riil tiap kelompok usia dapat diukur secara lebih akurat.
“Selama ini kita hanya melihat usia produktif secara angka. Dengan NTA, kita bisa melihat kontribusi nyata dari setiap kelompok umur,” kata Maliki.
Dalam forum dialog yang turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, perwakilan UNFPA kawasan Asia Pasifik Aleksandar Sasha Bodiroza, menilai Indonesia berada pada titik krusial. Menurutnya, peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kelahiran membuka peluang munculnya dividen demografi kedua.
“Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada investasi pada sumber daya manusia, akumulasi aset, dan kebijakan yang inklusif,” ujarnya.
Data yang dipaparkan menunjukkan konsumsi rumah tangga Indonesia pada 2024 telah melampaui Rp13.000 triliun, sementara pendapatan tenaga kerja masih berada di bawahnya. Kondisi ini menciptakan defisit siklus hidup yang perlu ditutup melalui transfer antar generasi, baik melalui keluarga, negara, maupun sektor swasta.
Pemerintah juga menyoroti meningkatnya proporsi lansia yang kini telah melampaui 10 persen populasi sejak 2022. Kondisi ini menandai Indonesia sebagai negara dengan struktur masyarakat menua, sekaligus menuntut penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk pensiun dan layanan kesehatan.
Di sisi lain, isu ekonomi perawatan atau care economy menjadi perhatian serius. Beban pengasuhan anak dan lansia yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan dinilai berdampak pada rendahnya partisipasi kerja dan munculnya kemiskinan waktu.
Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong keseimbangan tersebut, termasuk penyediaan fasilitas pengasuhan anak dan sistem kerja fleksibel.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengakuan terhadap pekerjaan domestik yang selama ini belum sepenuhnya tercatat sebagai kontribusi ekonomi.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Pemerintah berharap pendekatan berbasis NTA dapat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan jangka menengah, termasuk RPJMN 2025–2029. Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan antar generasi.
“Yang paling penting adalah membangun sistem pendukung yang kuat. NTA ini akan menjadi alat bagi kita untuk merancang kebijakan, terutama dalam menghadapi populasi menua,” ujar Maliki.
Dialog ini menjadi penanda arah baru kebijakan pembangunan Indonesia, dengan menempatkan keadilan antargenerasi sebagai salah satu pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045. (Dina)
