Daerah  

Menu MBG di Kabupaten Mamuju Disorot, Dinilai Tak Layak dan Minim Gizi

Satu roti kemasan, satu plastik kecil abon dan satu pisang yang diterima siswa SD Inpres Rimuku. (Foto : Ammank007)

FAKTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan pusat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Sorotan ini muncul setelah beredarnya beberapa unggahan menu MBG di berbagai daerah utamanya Kabupaten Mamuju Sulbar yang dinilai tidak layak, kurang menarik, dan tidak bergizi seimbang.

‎Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat selama bulan Ramadan menuai sorotan. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan menu yang diterima siswa dinilai jauh dari standar gizi dan tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat.

‎Pada Selasa (24/2/2026), ribuan siswa sekolah dasar di wilayah Kabupaten Mamuju menerima paket MBG yang disebut hanya berisi tiga item makanan, yakni satu roti kemasan, satu plastik kecil abon – abon dan satu pisang. Hal tersebut terjadi di SD Inpres Rimuku beralamat di Jl. Ks Tubun No. 30, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat

‎Lanjut Orang tua murid menilai menu tersebut tidak mencerminkan konsep “bergizi” sebagaimana nama programnya.

‎”Anak saya pulang sekolah, menu MBG isinya cuma satu roti kemasan, satu plastik kecil abon – abon dan satu pisang,” ujar salah satu orang tua siswa.

‎Keluhan serupa juga disampaikan dari sejumlah sekolah lain di wilayah Mamuju. misalnya, siswa dilaporkan menerima menu MBG jauh dari standar gizi.

‎Sejumlah orang tua siswa menilai, jika dikalkulasikan, nilai paket makanan tersebut diperkirakan tidak mencapai Rp5.000 per porsi. Mereka mempertanyakan kesesuaian menu dengan tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

‎Menanggapi persoalan tersebut, Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Andika Putra, menyayangkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program di daerah Mamuju Sulbar.

‎“Bermacam-macam menu MBG kering hari ini sangat tidak layak,” ungkapnya.

‎Lanjut Andika menilai kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah berpotensi membuat pelaksanaan program tidak berjalan sesuai standar. Ia juga meminta Satuan Tugas (Satgas) untuk memperketat monitoring terhadap dapur penyedia MBG atau SPPG.

‎Menurutnya, pengawasan berkala dan tindakan tegas diperlukan agar dapur umum penyedia MBG tidak mengabaikan nilai gizi dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Mamuju maupun Pemprov Sulbar terkait evaluasi menu MBG selama Ramadan. (Ammank-007)