Rerie berharap, apabila timbul berbagai masalah selama penerapan PPKM Darurat, sejak 3 Juli lalu menjadi masukan bagi Pemerintah dan semua pemangku kepentingan agar menjadi lebih baik lagi ke depan. “Kuncinya adalah ketegasan, dan setiap orang atau pihak yang melanggar harus dikenakan sanksi agar memberikan efek jera.”
Kita juga, lanjut Rerie, terus mendorong supaya proses vaksinasi dapat berlangsung lebih cepat dan lancar seperti diharapkan Presiden Jokowi. Yakni minimal mencapai 1 juta orang setiap hari selama Juli. Dan terus ditingkatkan pada bulan-bulan berikutnya sehingga lebih cepat terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
Baca Juga : Karyawan Luar Surabaya Ikut Vaksin, Perusahaannya Bakal Dipanggil Wali Kota Eri
Untuk mempercepat proses Vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis Permenkes Nomor 19 Tahun 2021, tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam Permenkes tersebut, Kemenkes mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong atau mandiri. Hal itu berarti setiap warga bisa membeli dan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 di Klinik kKhusus.
Rerie berharap, agar kemudahan vaksinasi perlu diawasi secara ketat. Agar pelaksanaannya tidak disalah gunakan pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan Pandemi Covid-19, meraup keuntungan pribadi dan kKelompok. “Terutama mengawasi jangan sampai harga atau tarif vaksinasi gotong royong tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam Permenkes,” pungkas Rerie. (rud/ren)
