Kader diminta tak hanya mencatat dan melaporkan, tetapi aktif mendeteksi persoalan kesehatan keluarga, mendorong pelayanan dasar, hingga membantu menekan angka kematian ibu.
Padang Pariaman, majalahfakta.id — Upaya menekan stunting dan memperkuat pelayanan kesehatan keluarga di Kabupaten Padang Pariaman mulai didorong dari tingkat nagari. Pemerintah kabupaten memperkuat kapasitas ratusan aparatur dan kader agar tidak sekadar menjalankan fungsi administrasi, tetapi ikut menjadi penggerak pelayanan dasar di tengah masyarakat.
Sebanyak 206 peserta yang terdiri atas Kaur se-Kabupaten Padang Pariaman dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas dalam Mendukung Pemberdayaan Keluarga dan Pelayanan Masyarakat, Registrasi Posyandu serta Pelaporan Konvergensi Stunting di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mewakili Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis. Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir, termasuk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ketua GOW, dan Ketua DWP.
Penguatan kapasitas kader dilakukan karena Posyandu berada pada titik yang paling dekat dengan keluarga. Dari tingkat inilah berbagai persoalan kesehatan masyarakat dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.
“Posyandu merupakan wadah pelayanan masyarakat yang berada dekat dengan masyarakat dan keluarga, serta menjadi salah satu ujung tombak pelayanan dasar di nagari,” kata Hendra.
Hendra mengatakan percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah nagari, kader Posyandu, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten.
Karena itu, kader di tingkat nagari dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan program yang dirancang pemerintah benar-benar menjangkau keluarga sasaran.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari bergerak bersama untuk mempercepat penurunan stunting dan menanggulangi persoalan yang masih dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hendra, keberadaan kader di tengah masyarakat memungkinkan berbagai persoalan keluarga diketahui lebih dini. Mulai dari kondisi kesehatan ibu dan anak, pemanfaatan layanan kesehatan, hingga persoalan yang membutuhkan intervensi lintas sektor.
Dalam konteks tersebut, registrasi Posyandu dan pelaporan konvergensi stunting menjadi bagian penting. Data yang tercatat di tingkat nagari diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
Tidak hanya stunting, Hendra meminta Kader Pembangunan Manusia turut berperan dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) di Padang Pariaman.
Kader diharapkan aktif memberikan informasi kepada keluarga sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan ketika menghadapi persoalan kehamilan maupun kebutuhan kesehatan lainnya.
“Kita berharap KPM juga ikut mengingatkan dan mendorong upaya penurunan Angka Kematian Ibu di Padang Pariaman,” kata Hendra.
Pesan tersebut memperluas peran kader dari sekadar mendukung program penanganan stunting menjadi bagian dari penguatan pelayanan dasar di tingkat keluarga.
Keterlibatan kader juga menjadi penting karena persoalan kesehatan ibu dan anak sering kali berkaitan dengan kondisi sosial, pengetahuan keluarga, akses terhadap layanan, serta kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin baik.
Hendra mengatakan penguatan akses layanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas aparatur dan kader yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Kader yang memahami tugas dan mekanisme pelayanan diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh informasi serta mengakses layanan yang tersedia.
Karena itu, Bimtek tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
Pelaporan konvergensi stunting menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan tersebut. Data yang dihimpun dari lapangan diharapkan tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi dapat digunakan untuk melihat persoalan secara lebih utuh.
Dengan data yang lebih tertib, pemerintah nagari dan pemerintah daerah dapat memetakan keluarga yang membutuhkan perhatian dan menghubungkan mereka dengan layanan yang sesuai.
Hendra meminta para peserta memanfaatkan Bimtek sebagai ruang untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas.
“Jadikan Bimtek hari ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita, agar dapat mengurangi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Bagi Padang Pariaman, penguatan Posyandu dan KPM menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan dasar yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan warga. Tantangannya bukan hanya memastikan program tersedia, tetapi memastikan keluarga mengetahui, mengakses, dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.
Dengan 206 peserta yang mengikuti penguatan kapasitas, pemerintah kabupaten berharap peran kader di nagari semakin aktif dalam mendeteksi persoalan, menyampaikan informasi, menghubungkan masyarakat dengan layanan, serta mendukung percepatan penurunan stunting dan perbaikan kesehatan ibu dan anak. (SS)
