Menurut Ali, kajian tentang perkebunan meliputi soal perizinan HGU dan luas areal yang perlu dibicarakan secara tepat sebagai bentuk wujud pengawasan DPRD terhadap sektor perkebunan.
Baca Juga : Pemkab OKU Selatan Dukung Penyelamatan Habitat dan Spesies Gajah Sumatera
Beberapa perkebunan yang berada di Kabupaten Batu Bara antara lain PTPN IV Lonsum, Socfindo PT SMA, PT Muis yang berurusan dengan pemerintahan Batu Bara. Akan dilakukan komunikasi secara menyeluruh khususnya pengawasan terhadap hasil kajian dampak banjir.
Baca Juga : Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi di Badung Menginspirasi Wali Kota Makassar
“Setelah diketahui secara valid berdasarkan data yang menyimpulkan ada tidaknya dampak yang diakibatkan banjir di lahan pertanian dan pemukiman warga, yang memprihatinkan kalangan DPRD, pemerintah dan masyarakat Batu Bara,” pungkas Ali. (hen/wis)
