FAKTA – Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie, SE, MM, mendukung kiprah Asosisasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) sebagai mitra legislatif dalam penguatan demokrasi daerah.
“DPRD Sumsel selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan kalangan akademisi, termasuk AIPI. Kolaborasi ini penting untuk memperkaya proses kebijakan publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Sumatera Selatan,” ujar Andie.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara pengukuhan pengurus AIPI Sumsel 2025-2030 di Aula DPRD Sumsel, Senin (3/11/2025).
Andie mengatakan, pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan kalangan akademisi termasuk AIPI. Hal itu bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi.
Ketua Umum AIPI Pusat Alfitra Salamm menegaskan bahwa AIPI harus menjadi laboratorium pemikiran dan kebijakan publik yang menjembatani dunia akademik dengan realitas pemerintahan dan masyarakat.
“Kita menghadapi tantangan politik lokal yang tidak ringan, mulai dari prioritas pembangunan daerah, lemahnya tata kelola partai, hingga munculnya gejala normalisasi kejahatan demokrasi,” katanya.
Alfitra Salamm menambahkan perlu mendorong lahirnya inovasi kebijakan berbasis kajian akademis.
“Seperti gagasan Otonomi Khusus (Otsus) Sumsel yang perlu dikaji lebih mendalam. Bila berbasis riset dan argumentasi ilmiah yang kuat, gagasan seperti ini dapat menjadi terobosan bagi pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua AIPI Sumsel Selatan Ade Indra Chaniago mengatakan, era digital menuntut ilmuwan politik untuk mampu beradaptasi dan memberikan panduan etis dalam pemanfaatan teknologi.
“Perkembangan AI (Artificial Intelligence) membawa peluang besar bagi efisiensi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik. Namun tanpa literasi politik dan etika digital yang kuat, teknologi justru bisa menjadi alat manipulasi yang melemahkan demokrasi,” ungkapnya. (ADV)
