Oleh: Syafrial Suger
Ada satu hukum yang tak pernah diajarkan dalam buku-buku ilmu politik: semakin terang sorotan kekuasaan, semakin jelas bayangan yang ditinggalkannya.
Demokrasi selalu menyukai ironi. Ia tidak pernah berjalan lurus sebagaimana pidato-pidato kenegaraan. Demokrasi justru tumbuh dari paradoks. Dan salah satu paradoks paling memikat hari ini adalah ketika yang membentuk kabinet bayangan bukan partai oposisi, melainkan warga negara yang merasa akal sehat tak boleh pensiun hanya karena pemilu telah usai.
Mereka bukan menteri.
Tidak memiliki mobil dinas.
Tidak memiliki ajudan.
Tidak menguasai APBN.
Tidak bisa mengangkat ataupun mencopot pejabat.
Yang mereka miliki hanya sesuatu yang belakangan tampak semakin mahal dalam ruang publik: keberanian berpikir.
Di antara nama yang tampil ke muka adalah, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana, Kalagemet atau Sri Jayanagara, Sri Gitarja atau Tribhuwana Wijayatunggadewi, Hayam Wuruk atau Sri Rajasanagara, Wikramawardhana, Ratu Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu, Kertawijaya atau Brawijaya, Rajasawardhana atau Brawijaya II, Purwawisesa atau Girishawardhana atau Brawijaya III, Bhre Pandansalas atau Suraprabhawa atau Brawijaya IV, Bhre Kertabumi atau Brawijaya V, Girindrawardhana atau Brawijaya VI, Patih Udara yang roh mereka bangkit membentuk kabinet bayangan guna melihat kondisi NUSANTARA saat ini.
Mereka menyatakan bahwa kabinet bayangan bukanlah kendaraan menuju istana, melainkan ruang untuk mengawasi istana.
Mereka tidak sedang mempersiapkan pelantikan, melainkan percakapan. Mereka tidak ingin merebut kekuasaan, tetapi ingin memastikan kekuasaan tidak merebut akal sehat.
Di sinilah satir itu mulai bekerja.
Sebuah negara yang telah memiliki parlemen, badan pemeriksa, lembaga pengawas, komisi-komisi independen, kementerian yang berderet seperti etalase birokrasi, justru melahirkan sebuah kabinet tanpa kantor, tanpa stempel, tanpa anggaran, dan tanpa kewenangan.
Seolah republik ini sedang mengakui sesuatu tanpa pernah mengucapkannya.
Bahwa terkadang gedung yang megah tidak otomatis menghasilkan pengawasan yang kokoh.
Pemerintah sesungguhnya tidak perlu takut kepada kabinet bayangan.
Bayangan tidak pernah menggulingkan siapa pun.
Yang semestinya muncul justru rasa malu.
Sebab, bayangan hanya hadir ketika ada cahaya.
Dan cahaya itu adalah kekuasaan sendiri.
Mengapa sampai masyarakat sipil merasa perlu membentuk pengawas bagi para pengawas?
Mengapa sebagian warga merasa fungsi kontrol yang semestinya dijalankan parlemen belum cukup meyakinkan?
Mengapa kritik harus menyusun kabinet sendiri hanya agar dapat didengar?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang paling berhak memakai kata kabinet.
Karena persoalan sesungguhnya bukan soal istilah.
Persoalannya adalah kepercayaan.
Politik kita sering kali mengira kritik adalah batu yang dilemparkan kepada pemerintah.
Padahal kritik lebih menyerupai cermin.
Masalahnya, tidak semua orang berani bercermin.
Ada yang lebih senang memecahkan cerminnya, lalu mengira wajahnya ikut menjadi lebih tampan.
Di republik ini, kritik sering diperlakukan seperti tamu yang datang tanpa undangan. Disambut dengan senyum di depan kamera, tetapi dicurigai begitu pintu ditutup.
Kekuasaan memiliki bakat yang aneh.
Semakin lama duduk di kursi, semakin yakin bahwa tepuk tangan adalah ukuran keberhasilan, bukan sekadar gema dari ruangan yang dipenuhi bawahan.
Akibatnya, suara yang berbeda perlahan dianggap gangguan.
Padahal dalam demokrasi, justru suara yang mengganggu itulah alarm yang menyelamatkan rumah sebelum terbakar.
Kabinet bayangan bukanlah pemerintahan tandingan.
Ia hanyalah metafora yang berubah menjadi organisasi.
Ia adalah sindiran yang diberi struktur.
Parodi yang lahir bukan untuk menghibur, melainkan untuk mempermalukan keadaan.
Sebab ketika masyarakat merasa perlu menyusun “menteri-menteri” versi mereka sendiri hanya untuk mengawasi para menteri yang sesungguhnya, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan legitimasi pemerintah.
Yang sedang dipertanyakan adalah kualitas pengawasan terhadap pemerintah.
Ironinya terasa begitu pekat.
Negara memiliki ribuan pegawai pengawas.
Masyarakat justru merasa perlu menjadi pengawas sukarela.
Negara memiliki anggaran triliunan rupiah.
Mereka hanya bermodal data, riset, argumentasi, dan kegelisahan.
Negara memiliki kekuasaan.
Mereka hanya memiliki nalar.
Namun sejarah berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan sering kalah bukan oleh senjata, melainkan oleh gagasan yang terus menolak diam.
Kabinet bayangan sesungguhnya sedang memperlihatkan wajah lain demokrasi.
Bahwa demokrasi tidak selesai ketika kotak suara ditutup.
Ia baru dimulai setelah suara dihitung.
Demokrasi bukan sekadar hak memilih.
Ia juga hak mengawasi.
Hak mempertanyakan.
Hak mengingatkan.
Hak mengatakan bahwa negara adalah milik warga, bukan milik penguasa yang sedang mendapat giliran.
Karena itu, pemerintah tidak perlu alergi.
Pemerintahan yang sehat bukan pemerintahan yang sepi kritik.
Kuburan juga sepi.
Yang hidup justru berisik.
Yang hidup saling bertanya.
Yang hidup saling mengoreksi.
Yang hidup tidak takut dipersoalkan.
Kabinet bayangan pada akhirnya hanyalah sebuah cermin.
Ia tidak bisa mengambil keputusan.
Tidak bisa menandatangani undang-undang.
Tidak bisa mengendalikan birokrasi.
Tetapi ia bisa melakukan sesuatu yang kadang jauh lebih sulit daripada memerintah.
Ia bisa membuat kekuasaan melihat dirinya sendiri.
Dan di situlah letak kegelisahan yang sebenarnya.
Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi kekuasaan selain cermin yang tidak bisa diatur sudut pantulnya.
Barangkali yang paling satiris bukanlah lahirnya kabinet bayangan.
Yang paling satiris justru kenyataan bahwa setelah republik ini membangun begitu banyak institusi pengawasan, rakyat masih merasa perlu membangun pengawasan mereka sendiri.
Seakan-akan bangsa ini sedang berbisik kepada para penguasanya:
“Kami tidak sedang mencari pengganti pemerintah. Kami hanya memastikan pemerintah tidak kehilangan arah ketika terlalu lama memandangi dirinya sendiri.”
Dan begitulah demokrasi bekerja.
Bukan dengan membungkam bayangan.
Melainkan dengan memastikan cahaya kekuasaan cukup jernih sehingga setiap bayangan menjadi pengingat, bukan ancaman.
Sebab sejarah selalu mencatat satu pelajaran yang sama: ketika kekuasaan mulai takut pada bayangannya sendiri, sesungguhnya yang sedang meredup bukan bayangannya, melainkan cahaya yang memancarkannya.(*)
