DPRD Padang Pariaman Terima 8 Ranperda untuk 2027, dari Pemulihan Tirta Anai hingga Pembentukan 18 Nagari

Pemerintah menyerahkan usulan delapan Ranperda kepada DPRD untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2027 dan dilanjutkan ke tahapan pembahasan. (Foto: SS/majalahfakta.id)

Padang Pariaman, majalahfakta.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Agenda legislasi tersebut menyentuh sejumlah persoalan strategis, mulai dari pemulihan layanan air bersih pascabencana, pembentukan 18 nagari definitif, hingga pendirian perusahaan daerah yang diharapkan menggerakkan ekonomi pertanian.

Delapan usulan regulasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Padang Pariaman melalui Nota Penjelasan Bupati John Kenedy Azis. Nota tersebut dibacakan Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi di ruang sidang utama DPRD, Rabu, 18 November 2026.Rapat dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah kabupaten, serta undangan lainnya.

Delapan Ranperda tersebut mencakup ketenteraman dan ketertiban umum, penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Anai, perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan kepariwisataan, pemilihan wali nagari, pembentukan nagari definitif, penataan ruang, serta pendirian perusahaan perseroan daerah Padang Pariaman Agro Sejahtera.

Dalam nota penjelasannya, Hendra menyatakan Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah agar lebih terarah, terpadu, sistematis, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Regulasi yang disusun juga harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kerusakan Infrastruktur Tirta Anai Capai Rp35 Miliar

Salah satu usulan yang memiliki urgensi langsung terhadap pelayanan publik adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai.

Pemerintah daerah menilai penguatan permodalan perusahaan diperlukan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 merusak sejumlah infrastruktur penyediaan air bersih.

Kerusakan meliputi bangunan pengambilan air baku serta jaringan perpipaan transmisi dan distribusi. Nilai kerugian akibat kerusakan tersebut diperkirakan mencapai Rp35 miliar.

Besarnya kerusakan itu menjadi tantangan bagi keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Karena itu, penyertaan modal pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam memulihkan infrastruktur sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan.

Ranperda ini sebelumnya telah menyelesaikan proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Namun, karena belum memasuki pembahasan bersama DPRD, pemerintah kembali mengusulkannya dalam Propemperda 2027.

Selain itu, pemerintah mengusulkan Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan sektoral.

Pemerintah berharap aturan baru itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penegak peraturan daerah, sekaligus menjadi dasar menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tenteram, dan harmonis.

Pembentukan 18 Nagari, Jumlah Bisa Bertambah Menjadi 121

Agenda pembentukan nagari menjadi salah satu poin penting dalam delapan Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

Pemkab Padang Pariaman mengusulkan Ranperda tentang Pembentukan Delapan Belas Nagari Definitif. Usulan ini merupakan tindak lanjut pembentukan 15 nagari persiapan melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 dan penambahan tiga nagari persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026.

Tiga nagari persiapan tambahan tersebut adalah Lambah Ujung Tanah, Kuarai Taji Tangah, dan Aua Malingang Barat.

Jika seluruh nagari persiapan memperoleh persetujuan pemerintah pusat untuk ditetapkan menjadi nagari definitif, jumlah nagari di Padang Pariaman akan meningkat menjadi 121 nagari.

Pembentukan nagari definitif ditujukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Namun, penetapan status definitif tetap membutuhkan pemenuhan persyaratan dan persetujuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain pembentukan nagari, pemerintah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan regulasi tentang desa serta memperkuat tata kelola pemerintahan nagari.

Pariwisata hingga Perusahaan Daerah Agro Masuk Agenda Legislasi

Di sektor ekonomi, pemerintah mengajukan Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Padang Pariaman Agro Sejahtera.

Pembentukan badan usaha milik daerah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Perusahaan ini dirancang mengembangkan kegiatan usaha secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah berharap keberadaannya dapat memperkuat rantai usaha pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah hasil produksi, serta memperbaiki kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis.

Usulan tersebut menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal.

Sementara itu, sektor pariwisata akan diperkuat melalui Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2027–2045.

Regulasi tersebut dirancang menjadi pedoman jangka panjang pengembangan destinasi wisata dengan mengoptimalkan potensi alam, budaya, tradisi, dan adat istiadat daerah.

Pemerintah menginginkan pengembangan pariwisata tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Pada sektor perumahan, pemerintah mengusulkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan ini diarahkan untuk memastikan pembangunan kawasan hunian berlangsung lebih tertata, sehat, aman, dan berkelanjutan.

Adapun Ranperda ketujuh berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2020–2040.

Penyesuaian tata ruang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, serta mencegah konflik pemanfaatan ruang.

Enam Perda Ditargetkan Rampung pada 2026

Dalam rapat paripurna tersebut, Hendra Aswara juga memaparkan perkembangan pembentukan produk hukum daerah sepanjang 2026.

Hingga 18 November 2026, dua peraturan daerah telah diundangkan. Keduanya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, empat Ranperda telah menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Keempatnya tinggal melanjutkan proses fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.

Empat Ranperda tersebut meliputi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato; serta Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah daerah memperkirakan enam Perda dapat ditetapkan sepanjang 2026 apabila seluruh tahapan fasilitasi dan penetapan berjalan sesuai rencana.

Adapun dua Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Anai kembali dimasukkan dalam usulan Propemperda 2027 karena belum dibahas bersama DPRD, meskipun keduanya telah menyelesaikan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Mengakhiri penyampaian nota penjelasan, pemerintah daerah meminta dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD agar pembentukan delapan regulasi tersebut dapat berjalan sesuai mekanisme.

Tahapannya mencakup penyusunan naskah akademik, harmonisasi, pembahasan bersama DPRD, hingga fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.

Selanjutnya, delapan usulan Ranperda tersebut diserahkan kepada DPRD untuk diproses dalam penetapan Propemperda 2027.

Banyaknya agenda regulasi yang diajukan menunjukkan luasnya pekerjaan legislasi pemerintah daerah. Tantangannya bukan sekadar menambah jumlah peraturan, melainkan memastikan setiap produk hukum benar-benar menjawab persoalan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Padang Pariaman. (SS)