Majalahfakta.id – Pelantikan staf khusus percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas secara tiba tiba tànpa adanya seleksi terbuka dan melihat terlebih dahulu visi misi serta progam yang bakal membantu program Bupati, menjadi polemik dan tanda tanya, Jumat (03/9/2021).
Hal itu disampaikan làngsung Sony salah seorang aktivis pengamat pembangunàn pemerintah sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat BAPAK. Sony mengatakan dimasa pademi saat ini dimana masyarakat sedang membutuhkan bantuan Bupati dan para Kepala Dinas sedang terdampak refocusing besar besaran, Bupati malah membuat suatu kejutan dengan melantik 10 orang yang nanti akan digaji melalui uang negara alias APBD.
“Saya hari ini sangat terkejut, tau tau ada pelantikan staf khusus percepatan pembangunan di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, tanpa melalui penjaringan yang terbuka dan tanpa memikirkan anggaran yang saat ini terjadi refocusing besar besaran karena tedampak covid 19,” jelasnya.
Ia juga mengatakan regulasi yang menjadi landasan pembentukan mesti dituangkan dalam peraturan daerah. Jangan hanya mengandalkan Surat keputusan (SK) Bupati. Hal-hal yang mengatur kewenangan dan jalur koordinasi para staf khusus percepatan pembangunan mesti di jabarkan secara detail agar tidak tumpang tindih atau mengambil kewenangan di tiap tiap OPD.
“Kalau sudah ada SK jelas ada beban anggaran APBD, nah bentuk koordinasi seperti apa yang tidak termasuk di dalam kewenangan OPD yang bisa menjadi masukan buat Bupati itu mesti di jelaskan.Saya rasa tidak ada batasan kepala OPD untuk berkoordinasi dan memberikan ide/ masukan dengan bupati. Apalagi kan sudah ada beberapa staf ahli PNS yang membantu keseharian tugas bupati apakah itu belum cukup,”ujarnya.
Pria akrab disapa Bung Sony juga menjelaskan bahwa kinerja Bupati dan realisasi APBD diawasi rakyat maka jangan sampai ada kepentingan pribadi terselubung. Kebijakan anggaran jangan sampai di susupi politik balas jasa dan praktek nepotisme.
“Saya berharap bahwa pelantikan ini jangan sampai ada kepentingan pribadi yang terselubung lantaran diduga adanya politik balas jasa dan praktek nepotisme karena hal ini berkenaan dengan uang negera ,” tutupnya. (ran/wis)
