KEPALA Bapenda Kota Jayapura, Dr Fachrudin Pasolo MSi, melakukan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Haston, hari Kamis (1/3/2018), pukul 14.30 Wit, dihadiri oleh Pimpinan KPK RI, Setda Provinsi Papua mewakili Gubernur Papua, Ketua DPRD Kota Jayapura, Kepala Bapenda Provinsi Papua, para Muspida Kota Jayapura, Wakil Walikota Jayapura, para pimpinan BUMN, BUMD, para pengusaha Kota Jayapura.
Walikota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano MM, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Walikota Jayapura, Ir Rustam Saru, meminta peserta rakor memperhatikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi, pemerintah berkomitmen untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komitmen tersebut dapat memberikan kepastian hukum, mewujudkan negara Republik Indonesia yang kuat dan kokoh menuju masyarakat adil dan makmur.
“Pemkot Jayapura mempunyai visi kota beriman, modern, bersatu, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal, yang dijabarkan pada misi kedua yaitu meningkatkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional serta meningkatkan supremasi hukum dan kualitas demokrasi,” tutur Walikota DR Benhur Tomi Mano, yang berharap para wajib pajak (WP) segera menyelesaikan hutang-hutang pajaknya. “Ini sangat penting untuk dicermati karena dalam kondisi ekonomi global dan nasional yang masih dalam tahapan recoveri, pembayaran pajak sangat penting dalam pembangunan daerah. Karena kemampuan fiskal daerah kita masih rendah yaitu 5 tahun terakhir berkisar 10,38 persen s/d 14,25 persen. Ini artinya pemerintah kota dalam membiayai pembangunan masih tergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Dalam rangka kemandirian daerah, diperlukan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel”.
Rapat tersebut berlangsung penuh hikmat dengan diselingi tanya jawab dengan KPK RI seputar penyelesaian pajak daerah. Di akhir pertemuan, DR Fachrudin Pasolo MSi yang baru saja dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada hari Rabu (28/2/2018) berharap kepada WP untuk segera menyelesaikan pajak yang belum diselesaikan. (Jonathan Reimialy)
