Ditambahkan juga, Pemkab Badung mempunyai beberapa kebijakan untuk masyarakat diantaranya kebijakan di bidang pertanahan. Pemkab Badung telah menyiapkan tenaga pendamping petugas PTSL di tingkat desa.
Tujuannya, mempercepat proses administrasi pensertifikatan. Dukungan anggaran melalui hibah kepada BPN Badung mencapai Rp. 9.286.531.200, Dukungan pemetaan kepemilikan lahan masyarakat di setiap banjar untuk peta kerja PTSL, dan membuka Geser (Gerai Sertifikat) Kantor Pertanahan Kabupaten Badung guna mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat.
“Kebijakan di bidang perpajakan sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 24 tahun 2017 tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan kondisi tertentu serta objek pajak pada rumah dan tanah pertanian,” imbuhnya.
Baca Juga : Dokter Lois Owien Minta Maaf, Usai Diperiksa Bareskrim Polri dan Disorot Wakil Ketua Komisi III DPR
Sementara itu Kepala DPMPTSP I Made Agus Aryawan menyampaikan bahwa sesuai dengan Perbup Nomor 81 tahun 2019, tentang pelimpahan perizinan dan non perizinan ke PTSP jadi PTSP tidak hanya melaksanakan proses administrasi tetapi juga teknis.
“Dan kami telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai serta SDM yang berkompeten guna mewujudkan pelayanan prima dan berintegritas,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Tim Penilai Agus Kurniawan mengatakan tujuan penilaian untuk memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemerintah Daerah.
Penilaiannya bukan hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Penilaian tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) no. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 6 Maret 2020. (ren/hms)
