Lumajang, majalahfakta.id – Program pemberantasan rokok ilegal melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Lumajang menuai sorotan. Meski setiap tahun dilakukan operasi penindakan, peredaran rokok ilegal justru masih terus ditemukan. Bahkan, jumlah penangkapan disebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah strategi pemberantasan rokok ilegal yang selama ini dijalankan sudah efektif, atau justru belum mampu menyentuh akar persoalan?
Sorotan tersebut mengemuka dalam ekspose hasil operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Bea Cukai Probolinggo di Aston Inn Lumajang.
Dalam pemaparannya, Kasi Penindakan Bea Cukai Probolinggo, Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah penindakan setiap tahun semestinya menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, ada persoalan yang harus dibenahi ketika jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Kenaikan penangkapan ini ada hal yang harus dan patut dibenahi. Kenapa setiap tahunnya meningkat terus?” demikian substansi pernyataan Eko Cahyo dalam paparannya.
Ia memaparkan tren peningkatan penangkapan rokok ilegal yang disebut mencapai sekitar 1 juta bungkus tahun 2024, kemudian 3 juta bungkus di tahun 2025, dan meningkat lagi pada 2026 mencapai sekitar 4 juta bungkus.
Angka tersebut menjadi alarm bahwa persoalan rokok ilegal belum selesai. Sebaliknya, peningkatan hasil penindakan justru harus dibaca sebagai tantangan serius bagi efektivitas pengawasan dan pemberantasan.
Candipuro Sumbang 10.055 Bungkus, Hampir Separuh Total Temuan
Di Kabupaten Lumajang sendiri, hasil operasi sejak Januari hingga minggu ketiga November 2026 mencatat sebanyak 20.361 bungkus rokok ilegal berhasil diamankan.
Dari jumlah tersebut, Kecamatan Candipuro menjadi wilayah dengan temuan paling tinggi, yakni mencapai 10.055 bungkus.
Artinya, hampir 50 persen dari keseluruhan rokok ilegal yang diamankan di Lumajang berasal dari Kecamatan Candipuro.
Sementara itu, penindakan juga dilakukan di sejumlah kecamatan lain, di antaranya Rowokangkung, Lumajang, Tempursari, dan Randuagung.
Besarnya temuan di Candipuro tentu menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah wilayah tersebut menjadi salah satu jalur distribusi utama rokok ilegal? Apakah peredarannya sudah membentuk jaringan pemasok yang terorganisasi? Atau pengawasan selama ini belum menjangkau seluruh titik peredaran?
Pertanyaan tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut, bukan sekadar berhenti pada pengamanan barang bukti.
Sebab, apabila hampir separuh temuan berasal dari satu kecamatan, pemerintah daerah dan Bea Cukai semestinya menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas pemetaan dan pengawasan lanjutan.
Rokok Ilegal Bukan Hanya Tanpa Pita Cukai
Dalam paparannya, Eko Cahyo juga menjelaskan bahwa kategori rokok ilegal tidak hanya terbatas pada rokok polos atau rokok yang sama sekali tidak memiliki pita cukai.
Kata Cahyo, ada sejumlah pelanggaran lain yang masuk kategori barang kena cukai illegal, di antaranya seperti rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan menggunakan pita cukai palsu, kesalahan personalisasi pita cukai, pita cukai digunakan tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas dan penggunaan pita cukai secara berulang.
Beragam modus tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal memiliki pola yang tidak sederhana.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pedagang atau pengecer. Penelusuran terhadap jalur distribusi, pemasok, hingga pihak yang diduga menjadi sumber peredaran juga perlu menjadi perhatian sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bea Cukai Akui Capaian Belum Maksimal
Hal menarik lainnya, dalam pemaparannya Eko Cahyo mengakui bahwa capaian pemberantasan rokok ilegal belum maksimal.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting, mengingat program pemberantasan rokok ilegal selama ini juga didukung melalui alokasi DBHCHT yang digunakan untuk kegiatan penegakan hukum.
Apalagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, sebelumnya mengungkapkan bahwa DBHCHT Lumajang mengalami penurunan cukup tajam. Dari Rp38 miliar pada 2025, turun menjadi Rp18,6 miliar pada 2026. Artinya, anggaran berkurang sekitar Rp19,4 miliar atau lebih dari 51 persen.
Agus juga menyebut keterbatasan jumlah personel penindakan menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan pemberantasan rokok ilegal.
Sementara itu, 50 persen alokasi DBHCHT 2026 digunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Sisanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.
Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengawasan di tengah keterbatasan anggaran.
Namun, penurunan DBHCHT juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan peredaran rokok ilegal terus berkembang tanpa strategi penanganan yang terukur.
Jangan Sampai DBHCHT Hanya Habis untuk Kegiatan, tetapi Peredaran Tetap Marak
Persoalan ini perlu menjadi evaluasi serius bagi Pemkab Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo.
Sebab, setiap kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, operasi pasar, hingga penindakan yang dibiayai melalui DBHCHT semestinya memiliki dampak nyata terhadap penurunan peredaran rokok ilegal.
Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum? Berapa kali operasi dilakukan? Berapa jaringan pemasok yang berhasil diungkap? Apakah penindakan hanya menyasar pengecer atau sudah menjangkau distributor?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan maupun banyaknya barang bukti yang dipamerkan saat ekspose.
Terlebih, ketika Bea Cukai sendiri mengakui capaian belum maksimal dan tren penangkapan justru terus meningkat.
Jika jumlah barang bukti yang diamankan terus bertambah setiap tahun, sementara peredaran rokok ilegal tetap ditemukan di berbagai wilayah, maka pendekatan pemberantasan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Jangan sampai operasi semakin banyak, barang bukti semakin menumpuk, tetapi sumber peredaran rokok ilegal tetap leluasa menjalankan bisnisnya.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Pemkab Lumajang dan Bea Cukai Probolinggo. Bukan hanya sosialisasi dan ekspose, melainkan strategi penindakan yang mampu memutus mata rantai distribusi rokok ilegal sampai ke pemasok utamanya. (Fuad)






