Lombok Timur , majalahfakta.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Mataram menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Pendopo Bupati Lombok Timur pada Rabu (18/11).
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Bimbingan Integrasi di Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi serta pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan bimbingan Layanan dan reintegrasi klien sosial pemasyarakatan.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, unsur Forkopimda, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus daerah sejumlah yayasan, perwakilan universitas, camat, serta kepala desa. Turut hadir pula perwakilan TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan klien pemasyarakatan, dengan total peserta mencapai 100 orang.
Sambutan Bupati Lombok Timur disampaikan oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program pembinaan warga binaan.
“Kami akan memastikan bahwa warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat diterima dan berinteraksi dengan baik,” ujarnya.
Sekda juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan Lapas kepada klien dan warga binaan. Menurutnya, citra lembaga pemasyarakatan yang dahulu dianggap menyeramkan kini telah berubah, seiring dengan pelatihan yang diberikan sehingga warga binaan dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Ia berharap, setelah memperoleh pelatihan dan pelatihan, warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus pada program nasional yang dicanangkan Presiden, khususnya ketahanan pangan nasional. Keberadaan pabrik porang yang sedang beroperasi di Lombok Timur dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi warga binaan yang telah keluar dari lapak untuk mendapatkan pekerjaan.
Ia juga mendorong OPD terkait agar berkolaborasi menyediakan wadah bagi klien pemasyarakatan yang kembali ke masyarakat, baik melalui UMKM maupun sektor lainnya. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan akses keterampilan dan pemberian modal melalui program tanpa kredit bunga, seperti Program Lotim berkembang yang bertujuan memberantas kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Sutarno, menjelaskan bahwa pelatihan kepribadian dan kemandirian diberikan kepada warga binaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan rohaniah untuk meningkatkan ketakwaan, sedangkan pembinaan kemandirian berupa ketahanan pangan guna mendukung program nasional Presiden serta 15 program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya ketahanan pangan dan peningkatan UMKM.
” bahwa keberhasilan pelatihan bergantung pada tiga mata rantai, yaitu pembina, masyarakat, dan warga binaan itu sendiri. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat strategis, terlebih dengan berlakunya undang-undang baru yang semakin memperkuat peran tersebut. Kita mendorong agar Pos Bapas di Lombok Timur dapat berkembang menjadi Bapas penuh, yang tentunya membutuhkan dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam membuka peluang bagi putra daerah untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan”, Tegas sutarnoo
Kegiatan ini menegaskan komitmen dan sinergi yang kuat antara Bapas Kelas I Mataram dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, kecamatan, dan desa. Dengan pelatihan dan pembimbingan yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang menganggur setelah kembali ke masyarakat, melainkan dapat menjadi tenaga produktif yang berkontribusi bagi lingkungannya. (R.fkt)






