Lombok Timur, majalahfakta.id – Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027. Nota keuangan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna III Masa sidang I DPRD Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung Selasa (17/11/2026).
Bupati menjelaskan Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.176 triliun lebih. Pendapatan tersebut diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 602,52 miliar lebih, Pendapatan transfer lebih dari Rp2,542 triliun lebih meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bagi hasil pajak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp142,19 miliar lebih.
Komponen lainnya adalah pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp31.948 miliar lebih. Jumlah tersebut merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa program LSDP yang fokus pada penguatan layanan persampahan dan kontribusi dari pihak ketiga berupa kontribusi pengusaha tembakau Virginia.
“Sementara itu untuk Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp3.176 triliun lebih. Ditegaskan Bupati alokasi anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang fokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Anggaran bukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar OPD atau alokasi pada Tahun Anggaran sebelumnya”, jelas Bupati.
Beberapa pos belanja diantaranya belanja barang jasa sebesar Rp1,54 triliun lebih seperti penerangan jalan umum dengan anggaran Rp 20.213 miliar lebih, termasuk Belanja Iuran jaminan asuransi kesehatan bagi peserta bukan penerima upah dan honor Non ASN serta Kepala Desa serta Perangkat Desa sebesar Rp135.166 miliar Lebih.
Pemda juga masih meneruskan bantuan subsidi bunga bagi peternak dan UMKM melalui Lotim Berkembang sebesar Rp2,5 miliar.
Bupati pada kesempatan tersebut juga menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak pekerjaan infrastruktur jalan dan gedung serbaguna. Mengingatkan pada Tahun Anggaran 2025 yang lalu, Pemda telah menyampaikan kepada DPRD rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna. Atas persetujuan DPRD Raperda tersebut telah ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2025 dan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan jalan dan Gedung serbaguna senilai Rp 280 Milyar.
Kaitan dengan itu Bupati menyampaikan sampai hari ini telah menyelesaikan seluruh pengembangan ruas jalan yang direncanakan sebanyak lebih kurang 53 ruas jalan terdiri dari sebagian besar ruas jalan hotmix dan sebagian kecil ruas jalan Lapen, dengan panjang lebih kurang 77,25 Km dan telah dapat dinikmati masyarakat.
Bupati menjelaskan, masih tersisa Pembangunan Gedung Serbaguna yang saat ini telah menyelesaikan tahapan sayembara, perencanaan teknis, serta pengadaan konsultan pengawasan. Ia optimis dalam beberapa hari kedepan lelang fisik akan dilaksanakan dan diharapkan selesai sebelum Tahun Anggaran 2027 berakhir sebagaimana berakhirnya penganggaran Tahun Jamak.
Namun demikian, karena pola pelaksanaan pembangunan jalan dan Gedung serbaguna tersebut melalui mekanisme pelanggan umum, maka terdapat sisa anggaran sebagai sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp 16,1 Milyar dan sisa dari kontrak sebesar Rp 21,2 Milyar. Anggaran ini dapat dioptimalkan untuk menambah volume pekerjaan serta meningkatkan jumlah ruas yang ditangani, khususnya pembangunan jalan kabupaten dan jalan poros utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu ia menilai perlu dilakukan perubahan atas Perda No.3 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaanya.
Bupati menutup penjelasannya dengan harapan pembahasan ke depan dapat menghasilkan APBD yang mampu mempercepat pemertaan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya DPRD akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda umum pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati atas pengajuan dua Raperda tersebut. Rapat dijadwalkan berlangsung Rabu (18/11/2026). (R.fkt)






