Tegal, majalahfakta.id — Kasus dugaan korupsi Kepala Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, kini resmi naik ke level nasional. Bukan karena viral. Tapi karena warga menolak kasus ini dikubur di daerah.
Pada Selasa, 10 November 2026, Surono, warga Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, secara resmi menyampaikan laporan tertulis kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Jakarta.
Surono tidak datang sendiri. Sejak awal, ia bersama beberapa warga Desa Brekat mengusut kasus dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan Sabar, Kepala Desa Brekat.
“Laporan ke Kejaksaan Agung ini untuk mencari keadilan dan penanganan hukum yang sebenar-benarnya,” tegas Surono.
Jalur daerah sudah ditempuh. Laporan ke Inspektorat Kabupaten Tegal sudah ditindaklanjuti. Pemeriksaan sudah dilakukan. Audit sudah selesai. Hasilnya ada. Berkasnya ada. Temuan-temuannya terdokumentasi.
Bahkan, hasil temuan Inspektorat sudah memunculkan angka kerugian negara.
Tapi pertanyaan besarnya: mengapa Sabar masih menjabat?
“Bahkan hasil temuan dari Inspektorat sudah muncul angka kerugian negara. Tapi mengapa Bupati Tegal tidak memberhentikan sementara jabatan Kades,” tegas Surono.
Bagi Surono, inilah titik yang membuat warga tidak lagi percaya pada proses di daerah. Proses berjalan, tapi tidak ada tindakan tegas. Tidak ada kepastian hukum. Tidak ada pemulihan kerugian yang nyata. Laporan hanya berhenti sebagai berkas.
Karena itu, ia memutuskan membawa kasus ini ke Jakarta.
Di hadapan Jampidsus, Surono membawa seluruh kronologis rekam jejak kepemimpinan Sabar, plus berkas resmi hasil pemeriksaan dan audit Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai bukti penguat.
Dalam laporannya, Surono menyampaikan dua tuntutan yang tidak bisa ditawar:
Pertama,Sabar harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Tuntutan ini sesuai dengan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat. Seorang kepala desa yang diduga menggerogoti keuangan desanya sendiri tidak layak dipertahankan memimpin.
Kedua, kerugian negara harus dikembalikan. Nilai kerugian diperkirakan lebih dari Rp200 juta. Itu uang desa. Uang rakyat Brekat. Bukan uang pribadi kepala desa.
Surono menegaskan, laporannya ke Kejaksaan Agung bukan untuk mencari sensasi. Ia hanya mencari keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan yang tidak ia dapatkan di tingkat daerah.
Kini, bola ada di tangan Jampidsus. Hingga berita ini diturunkan, Jampidsus tengah meneliti berkas aduan dan lampiran hasil temuan Inspektorat yang diserahkan Surono untuk menentukan langkah hukum dan penyelidikan lebih lanjut.
Satu hal yang jelas: dari Inspektorat hingga Kejaksaan Agung, kasus ini kini menjadi ujian. Apakah hukum tegak sampai ke desa, atau berhenti hanya karena jabatan yang dilindungi. (sus)
