Denpasar, majalahfakta.id — Gubernur Bali Wayan Koster menagih komitmen pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran yang lebih proporsional bagi pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata. Pasalnya, Bali yang menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata Indonesia masih memikul beban berat akibat krisis infrastruktur, kemacetan, dan ketimpangan wilayah.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam keterangannya, Koster membeberkan data riil kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2024, devisa pariwisata Bali menembus angka Rp176 triliun, atau menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun.
Tak hanya itu, sepanjang tahun 2025, Bali menampung lebih dari 16,3 juta kunjungan wisatawan (7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik).
Menurut Koster, formula perhitungan Transfer ke Daerah (TKD) konvensional yang hanya berbasis pada luas wilayah dan jumlah penduduk rasionalnya sudah tidak relevan untuk Bali.
“Pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip ‘1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola’ sesuai semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan populasi warga lokal, tetapi harus memperhitungkan beban layanan publik bagi belasan juta wisatawan internasional,” tegas Koster.
Ia menambahkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas jalan, angkutan umum, pengelolaan sampah hulu-hilir, dan ketersediaan air bersih, kualitas pariwisata Bali akan terus terdegradasi.
Gubernur Koster menyodorkan sejumlah berkas usulan proyek infrastruktur strategis berdimensi nasional yang mendesak dibiayai APBN guna memecah sentralisasi pembangunan yang selama ini menumpuk di kawasan Bali Selatan (Sarbagita).
Proyek prioritas tersebut meliputi percepatan konektivitas Singaraja–Mengwi, pembangunan Jalan Lingkar Bali, jalan penghubung Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, hingga infrastruktur kepulauan di Nusa Penida serta Jembatan Ceningan–Lembongan.
Guna memperkuat jaringan logistik dan ketahanan energi/air, Pemprov Bali juga meminta dukungan APBN untuk pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa, serta optimalisasi SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
“Kita tidak hanya ingin mengejar kuantitas wisatawan, tetapi membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan. Pembangunan konektivitas Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat adalah kunci pemerataan ekonomi,” imbuhnya.
Menjawab desakan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menepis anggapan bahwa pemerintah pusat memotong atau mengurangi alokasi anggaran transfer ke daerah untuk Bali.
Syarief menjelaskan bahwa perubahan pola penganggaran saat ini banyak dititikberatkan pada program strategis nasional yang eksekusinya ditarik ke pusat namun manfaatnya langsung dinikmati daerah, termasuk lewat skema Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur dan pembiayaan PPPK paruh waktu.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran yang sekarang dijalankan lewat kementerian terkait. Kendati demikian, Banggar DPR RI sangat mengapresiasi masukan Gubernur Bali. Posisi Bali sangat strategis bagi devisa negara, sehingga keberlanjutan pariwisata dan kualitas lingkungannya memang wajib kita dukung bersama,” tandas Syarief. (fa)
