Daerah  

Upaya Dirjen Imigrasi Memudahkan WNA Masuk ke Indonesia Tujuan Bisnis dan Wisata

Visa Multiple Entry ini menawarkan kenyamanan bagi WNA dengan mobilitas tinggi.

FAKTA – Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan Visa Multiple Entry 5 tahun dengan indeks D1 dan D2 pada Rabu (20/12/2023).

Kebijakan tersebut memudahkan orang asing masuk ke Indonesia dengan tujuan bisnis dan wisata.

Visa Multiple Entry dengan indeks D1 dapat digunakan untuk tujuan wisata. Sementara

itu, jenis visa yang sama dengan indeks D2 digunakan untuk tujuan bisnis. Kedua jenis

visa ini diberikan dengan masa tinggal sampai 60 hari setiap kedatangan.

“Pengajuan Visa Multiple Entry cukup mudah, yaitu secara online melalui laman

evisa.imigrasi.go.id, dan pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit. Visa Multiple

Entry ini menawarkan kenyamanan bagi WNA dengan mobilitas tinggi,” ungkap Direktur

Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Dengan diterapkannya kebijakan permohonan visa secara online mulai Januari 2023,

pemohon visa jadi lebih mudah karena tidak perlu lagi datang ke kantor perwakilan RI di

luar negeri. Kemudahan ini ditunjukan dengan jumlah warga negara asing yang datang

ke Indonesia sudah berangsur pulih.

Per tanggal 8 Desember 2023 tercatat 9.869.348 orang wisatawan mancanegara memasuki Indonesia, lebih tinggi 16% dari target kunjungan wisatawan mancanegara Kemenparekraf di tahun 2023 yang sebesar 8.500.000.

“Kami optimis bahwa dengan kebijakan visa yang baru ini akan semakin banyak warga

negara asing yang berkunjung ke Indonesia seiring dengan kemudahan permohonan

visa melalui online yang diluncurkan awal tahun 2023,” lanjut Silmy.

Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan visa dalam rangka memastikan

bahwa Indonesia mendapatkan warga negara asing yang berkualitas.

Hal ini juga dilakukan banyak negara lain seperti Australia dan Eropa yang mewajibkan warga

negara asing memiliki visa untuk masuk negaranya.

“Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya untuk memudahkan orang asing dalam

memohon visa Indonesia melalui online. Arahan Presiden jelas, bahwa digitalisasi

merupakan solusi agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan baik,” tandas Silmy. (aya/hms)