Badung, majalahfakta.id — Ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrem di pesisir Pulau Dewata kian mengkhawatirkan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sekitar 30 persen dari total 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali kini terdampak abrasi, dengan sisa pekerjaan rumah (PR) perbaikan infrastruktur pengaman pantai sepanjang 85 kilometer yang mendesak diselesaikan.
Kondisi terparah salah satunya melanda Pantai Kuta, Kabupaten Badung. Laju kemunduran garis pantai di ikon pariwisata Bali ini diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, hingga merusak fondasi tembok pembatas, jalur pejalan kaki, dan mengancam aktivitas ekonomi pedagang lokal.
Kondisi darurat lingkungan ini menuntun Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, turun langsung meninjau Pantai Kuta pada Minggu (11/10/2026) siang. Dalam peninjauan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub I Nyoman Giri Prasta, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wabup Bagus Alit Sucipta.
Di hadapan jajaran pejabat pusat dan daerah, Megawati menyentil kebiasaan penanganan abrasi yang dinilainya masih parsial dan kaku. Ia mengingatkan kementerian serta lembaga riset agar membuang jauh ego sektoral dan memahami karakteristik dasar Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state).
“Orang-orang pintar di lembaga dan kementerian harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental. Kerjanya jangan sepotong-sepotong!” tegas Megawati di kawasan pesisir Kuta.
Megawati menekankan pentingnya kolaborasi ilmiah yang memadukan riset inovasi BRIN dengan nilai kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana. Menurutnya, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global dan pencairan es di kutub bukan lagi isu teoritis, melainkan ancaman riil bagi wilayah pesisir Indonesia.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, memaparkan bahwa pemerintah pusat bersama Pemda tengah memacu penanganan darurat, salah satunya melalui pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari 30 persen garis pantai Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Kami berharap peninjauan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN bisa mempercepat koordinasi penuntasan infrastruktur ini,” jelas Triono. (fa)
