FAKTA — Persoalan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keselamatan warga kembali menjadi sorotan. Masyarakat di kawasan rawan bencana menilai perhatian pemerintah masih belum sebanding dengan dampak yang harus mereka tanggung setelah eksploitasi alam berlangsung bertahun-tahun.
Keluhan itu salah satunya datang dari warga Dusun Kajang Kosong, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, yang dikenal sebagai wilayah yang berada di kawasan rawan bencana alam.
Warga berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika sumber daya alam diambil, tetapi juga cepat tanggap ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan penyelamatan.
“Kalau pasirnya sudah diambil dari daerah kami, maka ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, pemerintah juga harus cepat datang menyelamatkan. Jangan sampai warga ditinggalkan begitu saja ketika terjadi bencana,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat, yang namanya enggan dimediakan, kepada media ini, Selasa (7/4/2026).
Menurut warga, selama ini kawasan sekitar mereka menjadi salah satu titik yang terdampak aktivitas pengambilan material alam seperti pasir. Namun ketika kondisi darurat muncul, masyarakat sering merasa penanganan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Padahal, wilayah seperti Dusun Kajang Kosong memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai potensi bencana alam. Kondisi geografis serta aktivitas pengambilan material alam dinilai membuat risiko semakin besar jika tidak diimbangi dengan sistem mitigasi dan respon darurat yang kuat.
Sejumlah warga menilai pemerintah harus lebih serius menyiapkan sistem tanggap darurat yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh masyarakat terdampak. Mulai dari jalur evakuasi yang jelas, penyelamatan warga saat kondisi kritis, hingga bantuan yang segera turun ke lapangan.
“Evakuasi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelamatan cepat dan perlindungan nyata. Jangan sampai warga harus menunggu terlalu lama ketika keselamatan mereka terancam,” kata warga lainnya yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan ini juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Warga menilai jika daerah mereka memberikan kontribusi besar melalui hasil alam, maka negara melalui pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan.
Pengamat kebijakan publik di Lumajang, Nor Holik, menyebut persoalan ini sebagai ujian bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keselamatan warga.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada potensi ekonomi dari sumber daya alam. Keselamatan warga di sekitar wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama. Sistem tanggap darurat harus cepat, responsif, dan tidak boleh lambat,” tegasnya.
Kini masyarakat Dusun Kajang Kosong berharap pemerintah benar-benar hadir ketika bencana datang. Bagi mereka, keselamatan warga tidak boleh kalah penting dibandingkan nilai ekonomi dari pasir yang selama ini diambil dari alam mereka.
“Kalau alam kami sudah banyak diambil manfaatnya, maka ketika kami dalam bahaya, negara juga harus hadir lebih cepat menyelamatkan kami,” pungkas Nor Holik. (Fuad Afdlol)
