Daerah  

Warga Sukabangun Berharap Pegawai Kelurahan/Kecamatan Akomodir Semua Pemangku Kepentingan

Foto: warga RT 22 RW 03 dengan pemilik lahan dan pengembang rencana pembangunan Townhouse yang dimediasi oleh pegawai kecamatan Sukarami dan pegawai Kantor Lurah Sukabangun di kantor Lurah Sukabangun

FAKTA, PALEMBANG – Belum terpenuhinya point yang dibahas dalam rapat pertemuan tanggal 4 September 2023 antara warga RT 22 RW 03 dengan pemilik lahan dan pengembang rencana pembangunan Townhouse yang dimediasi oleh pegawai kecamatan Sukarami dan pegawai Kantor Lurah Sukabangun di kantor Lurah Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang Sumatera Selatan, namun pihak pengembang terkesan berupaya ingin segera melaksanakan pembangunan gedung., 

Dengan cara menyiapkan surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa warga tidak akan menghalangi pembangunan Residence, apabila PBG sudah terbit.  Dipersiapkan dalam surat itu kolom diantaranya, data lengkap perwakilan warga RT 22 dan menandatangani, dan dibagian bawah surat sudah disiapkan kolom mengetahui Lurah Sukabangun dan Camat Sukarami.

Foto: Surat pernyataan warga yang diketahui Lurah setempat.

Senada dikatakan warga setempat, Jamaludin, SH. MH, yang menyatakan dengan tegas agar pihak pengembang jangan dulu memulai pekerjaan pembangunan sebelum sejumlah point hasil rapat kesepakatan sebelumnya dapat dipenuhi pihak pengembang.

“Kami warga berharap jangan ada dulu pengerjaan pembangunan gedung, sebelum beberapa point inti yang disepakati pada rapat bulan september lalu dipenuhi oleh pihak pengembang,” kata advokad senior kota Palembang ini kepada media (7/11/2023) di kediamannya.

Juga kami berharap pihak pegawai kelurahan dan kecamatan dapat berlaku adil dalam mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan pengembang, maupun kepentingan warga RT 22. Jamaludin menuturkan. 

Menyoal keinginan pengembang agar warga atau perwakilan warga menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh pihak pengembang, menurut H. Tunggal Unggul, kurang pas.

“Selayaknya pihak pengembang berkoordinasi dahulu dengan perwakilan warga RT 22 bila ingin melakukan sesuatu yang ditandatangani dan sifatnya mengikat seperti itu, agar apa yang dihasilkan benar benar hasil kesepakatan bersama.” Kata H. Tunggal Unggul yang turut dalam pertemuan itu.

Terpisah koordinator perwakilan warga RT 22, Kurnawi mengatakan, “Jelas kami warga keberatan memenuhi permintaan pihak pengembang untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah mereka siapkan itu, karena kami warga RT 22 tetap mengacu pada hasil kesepakatan rapat pertemuan tanggal 4 September,” tutur Kurnawi, tokoh masyarakat Sukabangun.

“Kami warga lorong Kito RT 22 pada dasarnya tidak pernah menghalang-halangi apalagi melarang setiap warga yang ingin mendirikan bangunan ataupun bentuk lainnya di pemukiman kami, asal saja pembangunan yang akan didirikan, nantinya tidak berdampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan warga di sekitar pembangunan,” kata Kurnawi menambahkan.

Sebagaiman diketahui, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. IMB berlaku untuk membangun baru termasuk juga mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan.

Perubahan IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021.

Pada pasal 253 ayat (5) huruf b PP Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meliputi: penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG itu sendiri. (pase)

Editor: 50N1