SAAT ditemui usai menerima kunjungan Komisi X DPR RI dan utusan Kemendikbud RI, Kamis (5/4), Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini, meyakini bahwa pelaksanaan UNBK jenjang SMP di wilayahnya akan steril dari kebocoran kunci jawaban. “Tidaklah, tidak akan ada kebocoran soal UNBK SMP di Surabaya besok. Sistem kami yang menjamin dan menutup peluang kebocoran kunci jawaban,” ungkap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Kamis (5/4).
Beredarnya kunci jawaban saat UNBK jenjang SMK di Surabaya mendapat perhatian serius Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) SMP pada 23 April 2018.
Pemkot Surabaya menerima kunjungan Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra dan beberapa anggota komisi yang salah satunya membidangi pendidikan ini. Selain mereka juga hadir dari perwakilan Kemendikbud RI. Mereka mengecek kesiapan kota ini menggelar UNBK jenjang SMP. Selain kesiapan sistem dan infrastrukur, Kota Surabaya dinilai paling siap. “Kota lain harus didorong sesiap Surabaya,” kata Sutan.
Bu Risma menyampaikan bahwa fenomena kebocoran kunci jawaban saat pelaksanan UNBK SMK tak akan terjadi saat UNBK SMP mendatang. Pemkot Surabaya telah menyiapkan sistem pengamanan terbaik ujian online itu. “Sistem kamilah yang menjamin keamanan dan tidak ada peluang serta potensi kebocoran. Kami sudah pilih proktor dan pakar IT terbaik. Mereka juga berpengalaman,” tandas Bu Risma.
Walikota perempuan berusia 56 tahun ini percaya dengan karakter siswa SMP kotanya yang jujur. Pengawas ujian nantinya hanya untuk memastikan kelancaran UNBK saja. Termasuk pengawasan ujian melalui CCTV, Bu Risma mengaku tak perlu memerlukan alat ini.
Seperti diketahui bahwa dalam pelaksanaan UNBK SMK di hari-hari pertama diwarnai beredarnya kunci jawaban. Sejumlah siswa menerima kunci jawaban tersebut. Belum jelas dari mana kunci jawaban itu diterima siswa. Bu
Risma meminta Dindik (Dinas Pendidikan) memilih proktor dan pakar IT untuk mengawal khusus soal UNBK. Soal itu ada di server pusat dan langsung diterima peserta UNBK. Tidak melalui siapa pun.
Kepala Dindik Surabaya, M Ikhsan, juga meyakini bahwa tidak akan ada kebocoran soal UNBK nanti. “Semua alat, perangkat, sistem, dan pengawas sudah kami maksimalkan. Tinggal berdoa saja,” kata Ikhsan.
Khusus persiapan pelaksanaan UNBK jenjang SMP, Bu Risma tak menghendaki ada listrik mati maupun jaringan intenet ngadat. “Sudah kami koordinasikan langsung PLN dan Telkom menjamin kelancaran UNBK,” kata Bu Risma.
Meski demikian, setidaknya sepuluh genset disiapkan sebagai antisipasi. Mereka disebar di sejumlah titik yang rawan. Untuk SMP tengah kota gensetnya gabung dengan kantor pemkot.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, mengimbau kepada para siswa agar tak percaya jika ada bocoran soal dan kunci jawaban yang beredar beberapa hari menjelang Ujian Nasional (UN). Pasalnya, Kemendikbud mengenkripsi data soal sehingga para siswa baru bisa melihat naskah soal yang akan diujikan beberapa menit menjelang ujian. Pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) memperkecil kemungkinan naskah soal bisa bocor.
Kendati demikian, Muhadjir mengakui, guru dan siswa menjadi pihak utama yang sangat diandalkan untuk bisa menyelenggarakan dan mengikuti UN dengan jujur. Sistem pengamanan komputer yang dikembangkan pemerintah hanya sebagai pendukung agar naskah soal sangat sulit dibocorkan. Muhadjir optimistis naskah soal dan kunci jawaban UN 2017/2018 tidak akan bocor.
“UN itu bukan penentu kelulusan dan yang paling penting jaga kejujuran, belajar sungguh-sungguhdengan UNBK nanti itu diharapkan integritasnya terjamin. Soal UN hampir tidak mungkin bocor karena soal baru bisa dibuka sekitar 3 menit sebelum ujian dimulai dan setiap soal beda. Kalau USBN memang mungkin (bocor) dan saya kira guru sudah tahu sekarang risikonya berat kalau membocorkan soal,” ucap Muhadjir kepada “PR” di Jakarta, Minggu, 1 April 2018.
Ia menegaskan, pihak yang membocorkan soal dan kunci jawaban UN akan ditindak secara hukum. Jika pembocor soal dan kunci jawaban berasal dari oknum guru dan tenaga kependidikan, hukuman terberat bisa berupa pemecatan. Jika pembocornya berasal dari pihak luar seperti lembaga bimbingan belajar, hukuman terberat bisa berupa kurungan penjara.
Muhadjir menegaskan, UN mendapat pengawasan sangat ketat dari pemerintah pusat. Berbeda dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang kewenangan pengawasan dan pelaksanaannya diberikan kepada pemerintah daerah.
“Kalau telah terjadi kebocoran USBN, saya sangat menyesalkan terutama kalau itu dilakukan oleh oknum guru atau tenaga kependidikan. Karena memang sekarang ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menegakkan integritas kejujuran di sekolah dan jadi tolok ukurnya adalah ujian, terutama USBN dan UN. Karena itu memang taruhan seberapa jauh para siswa, guru dan tenaga kependidikan bisa menjaga integritas dan kejujuran. Dan ini memang tantangan. Polisi bisa mengambil langkah (jika ada kebocoran) karena sudah termasuk pidana,” kata Muhadjir. (F.809)
