FAKTA – Diduga adanya pungutan liar (Pungli) di SD Negeri 31 Padang, Jalan Mandahiling, Komplek PJKA, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, membuat sebagian wali murid resah.
Salah seorang orang tua murid, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, semakin banyak pungli-pungli yang tidak jelas selama ini, karena selama ini tidak ada iuran-iuran selain dari Lembar Kerja Siswa (LKS).
“Sekarang ini setiap kegiatan di sekolah harus mengeluarkan uang. Seperti lomba menghias kelas diminta Rp25 ribu per acara,” katanya.
Disebutkannya juga, anak-anak disuruh menabung dan membayar uang kas. “Tidak tahu uang kas itu untuk apa, tidak ada transparansinya,” imbuhnya.
Menurutnya, di sekolah tersebut iurannya tidak hanya diminta ke orang tua murid, tetapi juga kesiswaan. “Jika tidak membayar, dikeluarkan dari grub paguyuban,” imbuhnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua siswa yang lainnya, yang juga tidak mau disebutkan namanya menuturkan, terdapat uang jalan-jalan, apakah sudah ada izin atau belum tidak tahu. “Lalu pergi tidak pergi membayar. Bayaran itu harus dibayar Rp300 ribu untuk saat ini,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi kepada pihak sekolah SD 31, Kepala sekolah Ratna Yuriani, yang didampingi ketua paguyuban 4 A, Doni Eriadi, mengaku tidak tahu perihal tersebut. “Saya tidak tahu adanya pungli tersebut, saya tahunya kelas itu bersih, rapi, dan nyaman,” tegasnya.
Ditambahkannya, adapun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), digunakan untuk sekolah. Selain itu, tidak ada intervensi pihak sekolah mengumumkan akan mengadakan lomba tata kelola kelas.
“Itu pandainya guru dengan wali murid. Guru pun tidak boleh intervensi disitu. Kalau pun ada konflik itu, konflik pribadi,” ucapnya.
Dijelaskan, sebelumnya sekolah tersebut terdiri dari empat sekolah. Sejak Juli 2023 sekolah digabungkan menjadi satu. Tak hanya itu, pihak sekolah pun juga memperhatikan anak-anak yang ekonominya kurang mampu di sekolah selalu diperhatikan. (ss)
