FAKTA – Dipandang tidak becus mengelola anggaran untuk pembayaran publikasi kepada media, dua pejabat di sekretariat DPRD Lampung Utara, Alipir (Kabag), serta Winda (Kasubbag) dipanggil Wakil Bupati Ardian Saputra, Senin (10/10/2022).
Bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Utara, kedua pejabat tersebut diminta untuk dapat segera membayarkan seluruh tunggakkan, baik tunggakkan Advertorial, maupun tunggakkan langganan media yang ada di Sekretariat DPRD.
“Saya minta kalian (Alipir, Kabag, serta Winda Kasubbag, red ) segera mencari solusi, agar dapat segera membayarkan hak teman-teman media, ” ujar Ardian.
Dan Ardian berjanji akan melakukan pengawasan langsung terhadap hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Utara itu juga, meminta kepada Asisten Satu Mankodri, melakukan pengawasan atas kinerja kedua pejabat di lingkungan sekretariat DPRD itu.
Pertemuan yang juga di hadirin oleh perwakilan-perwakilan dari organisasi kewartawanan tersebut, berakhir dengan kesepakatan, jika sampai dengan hari Kamis 13 Oktober 2022 Hak dari Media belum juga dibayar, maka seluruh organisasi kewartawanan akan turun ke jalan, guna menggelar aksi damai.
Pada saat ditanya kemana saja alokasi anggaran sebesar Rp2,1 M disalurkan, keduanya tidak dapat menjelaskan. Atas dasar itu, bukan hanya turun kejalan, Gabungan Organisasi Kewartawanan juga memastikan akan membawa permasalahan dugaan korupsi dan penggelapan uang pembayaran publikasi media ke ranah hukum.
Nopri Ketua DPC (PPWI) Lampung Utara meminta APH untuk menindak lanjuti kesetariatan DPRD Lampung utara Yang dari tahun ke tahun ada permasalah dengan anggaran untuk mengaudit dan memeriksa semua kegiatan di DPRD lampung utara. (yga/tim investigasi Lampura)
