OPTIMALISASI pendapatan daerah harus memperhatikan koneksitas. Terlebih jika sudah bicara 4.0 maka semuanya sudah OSS. Sehingga nanti seluruhnya hanya menjadi satu pintu. Kita bicara single data. Dari sini proses akuntabilitas dari seluruh proses penyelanggaraan negara bisa lebih jelas dan ringkas. Di mana salah satu cara yang diterapkan yakni dengan konsep One Single Submission (OSS). Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah, Selasa pagi (23/4) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
OSS sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi secara elektronik dengan kementerian dan lembaga (KL) hingga Pemda di Indonesia. OSS dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.
Ikhtiar-ikhtiar optimalisasi pendapatan daerah, tambah Khofifah, juga membutuhkan koneksi dan koordinasi antara eksekutif dan lembaga-lembaga vertikal (OJK, BPN, Pajak). Tentunya dengan didukung sistem IT yang memungkinkan.
“Mohon kami yang di Pemprov maupun Pemda untuk didampingi. Terutama koneksitas di daerah, untuk mewujudkan OSS sebagai pintu masuk transparansi,” kata Gubernur Khofifah.
Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, bersama pimpinan daerah lain hadir dalam acara ini dengan 3 agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Pertama, antara Bank Jatim dengan Pemda se-Jawa Timur. Kedua, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. Ketiga, Pemda se-Jawa Timur dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, III dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Jawa Timur.
Dirut Bank Jatim, R Soeroso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Jatim berkomitmen membantu pengelolaan pendapatan daerah secara online. Salah satu inovasinya yakni Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (e-KD). “Setiap Pemda akan mampu memonitor secara real time (optimalisasi pendapatan daerah). Sampai saat ini penggunaan secara online sudah dilaksanakan di berbagai Pemda di Jatim,” kata Soeroso.
Selanjutnya arahan dari Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan. Basaria menekankan pentingnya menertibkan aset daerah dengan komitmen pimpinan daerahnya. “Kita ingin komitmen full dari kepala daerah. Kalau tidak ada (komitmen), tidak akan tercapai. Tugas KPK sendiri di sini adalah koordinasi di bidang pencegahan. Sehingga tugas kita nanti supervisi, yang nanti akan datang ke daerah-daerah untuk koordinasi,” kata Basaria Panjaitan.
Transparansi kegiatan daerah, tambah Basaria, akan memiliki keuntungan. Di mana jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai, bisa segera dikoreksi.
Hadir dalam acara ini Inspektur Provinsi Jatim, Kepala Bapenda Provinsi Jatim, Kepala BPKAD Provinsi Jatim, pimpinan daerah terdiri dari Bupati/Walikota, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, instansi vertikal terdiri dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim, Kepala Kanwil DJP Provinsi Jatim I, II, III, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jatim, Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta Kepala KPP Pratama se-Jawa Timur. (anang/hms)
