FAKTA — Upaya mendorong partisipasi perempuan dalam politik kembali mengemuka di Padang Pariaman. Wakil Bupati Rahmat Hidayat menegaskan perlunya “kebangkitan kepemimpinan perempuan” saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) tingkat Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (13/11/2025), di Aula Dinas Sosial P3A Pariaman.
Kegiatan yang mengusung tema “Kesetaraan Gender dan Transformasi Politik” itu dihadiri perwakilan partai politik, akademisi, tokoh organisasi perempuan, serta 80 kader KPPI dan IWAPI. Hadir pula Plt Kepala Dinsos P3A beserta jajaran, Ketua Golkar Padang Pariaman Asmadi Basir, serta Rektor STES Padang Pariaman, Nasfi, sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Rahmat Hidayat menilai KPPI memiliki peran penting sebagai ruang konsolidasi perempuan lintas partai. Menurutnya, kiprah KPPI bukan sekadar menambah jumlah perempuan yang tampil di panggung politik, tetapi memastikan suara perempuan dan kelompok rentan tersampaikan dalam setiap kebijakan daerah.
“Kepemimpinan kolektif perempuan adalah kekuatan moral dan politik. Ia mampu mengarahkan kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan,” ujar Rahmat.
Ia menyoroti masih minimnya keterwakilan legislatif perempuan di Padang Pariaman. Dua periode terakhir, DPRD setempat sama sekali tidak memiliki anggota perempuan, meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 telah mewajibkan partai politik mengusung minimal 30 persen calon perempuan.
“Ini ironis sekaligus alarm keras bagi kita. Ibu-ibu jangan berkecil hati. Melalui KPPI mari bangun kapasitas, percaya diri, dan siapkan langkah politik untuk lima tahun mendatang,” tambahnya.
Rahmat juga mendesak partai politik membuka ruang lebih besar bagi perempuan. Menurutnya, regenerasi kepemimpinan tak akan berjalan sehat jika perempuan hanya diletakkan sebagai pelengkap administratif dalam daftar calon.
“Demokrasi hanya akan maju bila perempuan hadir bukan sebagai simbol, tetapi sebagai aktor kebijakan,” tegasnya.
Ia memastikan Pemerintah Daerah Padang Pariaman berkomitmen mendukung penguatan kapasitas perempuan politik melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan publik, dan berbagai pelatihan kepemimpinan.
Sekretaris Dinsos P3A, Suhatman, menjelaskan Bimtek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi kader perempuan—mulai dari pemahaman politik elektoral, strategi komunikasi politik, hingga pengembangan kepemimpinan publik.
“Kami ingin perempuan Padang Pariaman tidak hanya siap masuk gelanggang, tetapi mampu bertahan dan memimpin,” ujar Suhatman.
Selain pelatihan politik, rangkaian kegiatan juga memuat seminar pemberdayaan ekonomi bertajuk “Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar”, diikuti 80 peserta yang terdiri dari anggota KPPI dan IWAPI. Seminar ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai fondasi kepercayaan diri ketika memasuki dunia politik.
Ketua KPPI Padang Pariaman, yang hadir bersama para anggota, menyambut langkah ini sebagai momentum konsolidasi strategis menjelang siklus politik berikutnya. KPPI, menurutnya, bukan hanya wadah koordinasi perempuan lintas partai, tetapi instrumen untuk membangun regenerasi politisi perempuan yang berdaya saing.
Sementara itu, narasumber Dr. Nasfi menekankan pentingnya perempuan memahami ekologi politik lokal, dinamika kekuasaan, serta strategi pencitraan yang efektif di era digital.
“Kepemimpinan perempuan itu kompeten; yang belum cukup adalah ruang dan kepercayaan,” kata Nasfi.
Di akhir kegiatan, Rahmat Hidayat kembali menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam politik lokal. Menurutnya, mendorong perempuan ke dalam struktur kekuasaan bukanlah proyek citra, melainkan kebutuhan demokrasi.
“Momentum ini bukti komitmen kita untuk membangun demokrasi yang responsif gender dan berkeadilan sosial,” ujarnya sebelum menutup kegiatan.
Dengan peta politik yang berubah dan tuntutan publik yang semakin tinggi, langkah-langkah ini menjadi awal bagi Padang Pariaman untuk menghadirkan lanskap politik yang lebih inklusif—dan lebih representatif—bagi perempuan di masa mendatang. (ss)
