FAKTA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Rakyat Banua (Forpeban), Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Kalsel dan Pemuda Islam (PI) yang masing-masing diketuai Din Jaya dan Roly Irawan bersama dengan ratusan anggota menggeruduk Kantor Wali Kota Banjarmasin, Kantor DPRD Provinsi Kalsel dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Di kantor Wali Kota Banjarmasin, selain memberikan dukungan kepada pasangan Yamin dan Ananda, mereka mendesak agar Wali Kota mengevaluasi kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin dilingkup RSUD Sultan Suriansyah.
“Copot mereka yang tidak becus bekerja dan diduga bermasalah serta terlibat KKN,” ucap Din Jaya Ketua Forpeban.
Para pengunjuk rasa juga mendesak, Wali Kota Yamin menindaklanjuti penanganan dugaan proyek mubazir pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Modern Basirih, dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, yang menggunakan anggaran tahun 2023 sebesar 5,4 miliar dan sampai saat ini belum beroperasi.
Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman yang didampingi Kepala DKP3 Yuliansyah Effendi, mengatakan apa yang disampaikan pengunjuk rasa sangat dipahami dan akan disampaikan ke walikota, untuk tindak lanjutnya.
Di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pengunjuk rasa berorasi agar Dewan Provinsi dapat mengevaluasi kinerja 100 hari Gubernur Kalsel Muhidin, karena hingga saat ini belum terlihat manfaatnya oleh masyarakat.
Din Jaya dan Roly Irawan sepakat menyampaikan, bahwa 100 hari kerja bukanlah waktu yang lama, tetapi dapat dijadikan momentum untuk menunjukkan arah apakah gubernur benar-benar hadir membawa perubahan untuk kesejahteraan rakyatnya atau hanya untuk kepentingan golongan tertentu atau kroninya.
Para pengunjuk rasa yang ditemui Bambang Yanto Permono, Rais Ruhayat dan Ilham Nor, mengatakan bahwa dewan masih menggodok Raperda pemberdayaan ormas sehingga aturan menjadi jelas.
Sementara di Dispora Kalsel, para pengunjuk rasa menduga ada pemufakatan jahat oleh oknum Dispora dalam pemberian dana hibah Pemvrop Kalsel tahun anggaran 2025 yang disalurkan melalui Dispora untuk OKP, LSM dan Ormas tidak transparan. Mekanisme seleksi dan penunjukkan penerima hibah patut dipertanyakan, karena panerima dana hibah diduga hanya yang punya hubungan baik dengan penguasa dan pejabat.
“Penerima dana hibah diduga milik oknum pejabat Dispora atau milik keluarga. Selain itu, diduga kegiatannya juga fiktif dan penggunaan dana hibah tidak sesuai peruntukkannya. Ini patut diperiksa,” tegas Din Jaya.
Din Jaya menambahkan, bahwa mereka datang ke Dispora hanya mempertanyakan mengapa LSM yang dia pimpin hingga saat ini tidak menerima dana hibah tersebut, sementara yang lain menerima. “Hal ini menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada pemufakatan jahat oleh oknum Dispora,” ujarnya.
Para pengunjuk rasa yang ditemui oleh beberapa ASN Dispora, tetapi bukan pejabat yang dapat mengambil keputusan. Pengunjuk rasa menjadi emosi karena apa yang mereka pertanyakan, tidak mendapat jawaban sesuai dengan yang mereka pertanyakan, ditambah lagi ada oknum, entah ASN atau masyarakat umum yang memandang dengan sinis terhadap Ruli Irawan, Ketua Pemuda Islam, sehingga membuatnya emosi.
Hampir terjadi rusuh, namun pihak aparat yang mengawal aksi unjuk rasa dengan sigap menengahi untuk mendamaikan situasi yang memanas. Para ASN dan sesorang berjaket hitam apakah oknum ASN atau warga biasa tidak dikerahui dengan jelas, yang memicu konflik langsung masuk ke dalam kantor Dispora, para pengunjuk rasa kemudian kembali ktempat masing-masing, setelah mendapat seruan dari Ketua Forpeban Din Jaya. (din)
