UMKM KUDUS SIAP HADAPI MEA

MASYARAKAT Ekonomi Asean (MEA) telah terjadi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air harus menghadapinya. Sebelumnya, hasil survei dari Bank Indonesia, sebanyak 79% pelaku usaha menyatakan takut dengan berlakunya MEA. Hal tersebut cukup beralasan karena produk Indonesia hanya kuat di sektor barang. Sedangkan di sektor jasa masih sangat lemah untuk bersaing di tingkat Asean.
Di Kabupaten Kudus, Jateng, banyak UMKM yang terus tumbuh dan berkembang tiap tahunnya. Ini sesuai dengan trah masyarakat Kudus yang akrab disebut Gusjigang. Sebutan tersebut telah ada sejak zaman Sunan Kudus. Yang berarti seorang anak yang bagus (perilaku baik), memiliki semangat untuk ngaji (belajar), dan pandai berdagang (berwirausaha). Sehingga hanya perlu support dari pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM tersebut.
”UMKM/wirausaha merupakan ruh dan jiwa masyarakat Kudus. Sehingga kami tidak merasa kesulitan menggerakkan masyarakat dalam pengembangan usahanya,” kata Bupati Kudus, H Musthofa, saat hadir sebagai narasumber diskusi tentang Kebangkitan UMKM, di Semarang.
Sesuai dengan salah satu pilar dari visi Pemkab Kudus, bupati sudah mempersiapkan masyarakatnya untuk berwirausaha dan mengembangkan UMKM. Mulai dari penyiapan regulasi yang menjadi payung hukumnya, sampai pada pelatihan dan pemberian bantuan modal serta sarana usaha. Sehingga MEA bukan lagi untuk ditakuti, melainkan sebagai peluang untuk menjual produk kita di tingkat internasional.
”Di Kudus kami sudah melakukan action untuk pemberdayaan UMKM. Salah satunya kami telah membuat cluster bagi usaha UMKM. Nantinya yang kami bidik bukan hanya pasar lokal, namun pasar nasional. Dari UMKM Kudus menuju Indonesia,” tambahnya.
Melalui balai latihan kerja (BLK), Pemkab Kudus telah mengadakan pelatihan bagi masyarakat. Selain keterampilan, peserta juga mendapatkan bantuan modal dan sarana usaha. Ketika lulus, peserta bisa bekerja di perusahaan, atau justru bisa membuka dan mengembangkan usaha sendiri. Karena target akhir nantinya, mampu mengurangi pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Bahkan pedagang kaki lima (PKL) pun kami perhatikan. Jika di daerah lain, PKL dipinggirkan, di Kudus PKL kami fasilitasi. Ada payung hukum, koperasi PKL, dan bantuan sarana usaha, misalnya gerobak PKL. Lebih dari itu, 5 Januari kami tetapkan sebagai hari jadi PKL Kudus,” tegasnya.
Semua upaya yang telah dilakukan Pemkab Kudus melalui kepemimpinan H Musthofa ini telah nyata sejak 2008 lalu. Sehingga para pelaku usaha UMKM di Kudus dikatakan siap menghadapi MEA. (Gozali-Humas)www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com