FAKTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Lilik Hendarwati , menggelar kegiatan reses di Kalilom Lor Indah, Surabaya, untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan yang berhimpitan antara kebutuhan infrastruktur dasar dan dukungan sektor terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Tuntutan PJU, Pemindahan Tiang Listrik, dan Polemik Sentra KulinerWarga melalui Ketua RT 05 Pak Ratno menyampaikan keluhan terkait ketiadaan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan mendesaknya permintaan tiang listrik vital yang mengganggu jalur lalu lintas. Ratno menjelaskan, ketiadaan tiang PJU membuat warga harus memasang kabel swadaya yang mengganggu saat ada pemasangan tenda acara. Ratno juga mengadukan kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembangunan makam di RW 10, yang selama ini dilakukan secara swadaya.
Aspirasi mendesak lainnya disampaikan oleh Pak Jumanto , yang mewakili puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang tembok SMPN 60 Surabaya. Para pedagang merasa terancam setelah seorang oknum warga membangun garasi di atas saluran udara. Ancaman pembongkaran itu membuat PKL kesulitan berdagang karena seringnya dihadapkan pada penertiban Satpol PP dan harus bongkar pasang.
Jumanto mendesak Lilik agar mengupayakan pendirian Sentra Wisata Kuliner (SWK) resmi sebagai solusi permanen. Menyanggapi hal tersebut, Lilik Hendarwati memberikan respon mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, karena di sekitar lokasi terdapat lahan milik Pemkot yang berpotensi untuk dimanfaatkan. “Kita akan pemerintah kota utamanya agar kemudian bisa memberikan bantuan untuk pendirian SWK bagi alternatif UMKM yang ada di sekitar SMP 60,” jawabnya.
Lilik Hendarwati menilai isu UMKM kini telah menjadi pertanyaan yang paling sering diangkat dalam penelitian, melebihi isu pendidikan—sebuah prioritas perubahan yang ia tangkap sebagai sinyal darurat di lapangan. Ia juga menggunakan data ekonomi untuk memperkuat desakannya. “UMKM ini juga salah satu tulang punggung ekonomi kita. 58% pendapatan daerah ini dari UMKM. Pemerintah harusnya memberikan dukungan,” kata Lilik, menuntut perhatian Pemkot.
Lebih lanjut, ia melontarkan kritik secara implisit terhadap fokus kebijakan Pemkot Surabaya saat ini, membandingkannya dengan periode sebelumnya. “Memang saya melihat yang terakhir ini Pak Wali Kota, mungkin fokusnya lain ya. Kalau Bu Risma dulu kan fokusnya ke UMKM luar biasa , ya. Pak Heri ini kayaknya beda memang fokusnya, sehingga banyak dari kemarin yang protes kaitan dengan UMKM, dinas kooperasinya terutama.” kata Lilik usai reses.
Lilik Hendarwati menyampaikan pandangan reflektifnya terhadap tren permasalahan yang muncul. Ia mencatat adanya pergeseran fokus aspirasi warga dari temuan di lapangan hingga saat ini. “Kalau saya melihat dari beberapa pertemuan, UMKM ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan,” ungkapnya.
Ketua Fraksi FPKS Jatim itu berharap, Pemkot Surabaya sebagai pihak eksekutif dapat memberikan perhatian yang lebih terfokus pada sektor pengembangan tersebut, yang merupakan “tulang pembawa ekonomi” bagi kota. “Tentu saya berharap agar Wakil Bapak kita juga memberikan perhatian yang baik terhadap UMKM-UMKM yang terus berkumpul dan berkembang,” ujarnya. (Fa)
