Majalahfakta.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi bencana alam satu diantaranya Lumajang, Senin (12/4/2021). Sebelumnya, Khofifah juga telah meninjau lokasi bencana di Malang.
“Berbagai pihak segera bersinergi untuk melakukan percepatan penanganan dampak gempa termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa,” ujar Khofifah saat di lokasi bencana Lumajang, .
Sinergitas ini mencakup pemerintah provinsi, TNI/Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan.
“Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi,” ungkap Khofifah.
Terkait keikut-sertaan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim.
Kooridnasi terkait guna memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membantu percepatan pembangunan rumah terdampak. Sesuai arahan Kepala BNPB jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.
“Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani PUPR,” terang Khofifah.
Lebih lanjut ditambahkan Gubernur Jatim, sesuai arahan Presiden diharapkan proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan. Pergerakan dari seluruh SDM TNI/Polri sedang dipetakan sesuai dengan tingkat keparahan dan kerusakan masing-masing rumah.
“Jadi kita berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan, sesuai arahan Bapak Presiden,” tegasnya. Untuk percepatan proses recovery dan rekonstruksi saat ini diperlukan langkah validasi cepat dan tepat untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasilitas umum dan sosial.
Khofifah meminta, agar data tersebut bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis, sehingga semua warga terdampak bisa memastikan datanya tercatat dengan benar. “Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, dikordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan relawan. Termasuk teman-teman media bisa mereport jika ada yang tertinggal dalam pendataan,” pungkas Khofifah. (ren)
