FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang berhak. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat saat membuka Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG/DTSEN Nagari di Aula Bapelitbangda, Selasa (18/11/2025).
Dalam arahannya, Rahmat menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial tidak boleh menyisakan ruang bagi kelalaian, apalagi praktik penyimpangan.
“Kita pastikan ke depan, penerima bantuan sosial adalah warga yang memang layak dan berhak. Mereka yang tidak memenuhi syarat akan segera kita keluarkan dan diganti,” ujarnya di hadapan rarusan peserta.
Rahmat mengapresiasi terselenggaranya pelatihan tersebut. Ia menilai, operator nagari merupakan ujung tombak dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, namun sering kali tidak mendapat kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas karena tingginya beban pelayanan di nagari.
“Operator nagari adalah garda terdepan. Akurasi data bansos dimulai dari meja kalian. Semakin baik kualitas input di tingkat nagari, semakin tepat sasaran bantuan yang diterima masyarkat,” tegasnya.
Ia berharap Bimtek ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, wali nagari, hingga OPD terkait dalam memastikan Padang Pariaman memiliki basis data sosial yang valid, mutakhir, dan bebas intervensi.
Wabup Rahmat mengingatkan bahwa semua program bantuan sosial pemerintah saat ini wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), instrumen nasional yang ditetapkan melalui Inpres Nomr 4 Tahun 2025.
Sementara itu, proses pemutakhiran data DTSEN sepenuhnya berada di tangan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat nagari.
“Saudara-saudara semua sudah di SK kan oleh wali nagari. Amanah itu harus dijalankan dengan profesioanal. Validitas data menentukan nasib warga kita,” kata Rahmat.
Dalam sesi yang paling mendapat perhatian peserta, Wabup menyampaikan peringatan keras soal integritas petugas. “Jangan ada pengelolaan data berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga. Janagan pilih kasih. Jangan ada transaksi. Ini menyangkut hak hidup masyarakat. Kita tidak boleh main-main,” tegasnya lantang.
Ia menambahkan, kelalaian sekecil apa pun bisa berdampak besar. Kesalahan input data berpotensi menyebabkan warga miskin tidak menerima bantuan, sementara mereka yang mampu justru masuk daftar penerima.
“Jangan sampai ada warga layak dan berhak tidak terdata hanya karena kelalaian kita,” pesannya.
Rahmat juga mengingatkan pentingnya jalur komunikasi dan koordinasi yang konsisten antara operator nagari dan Dinas Sosial P3A sebagai pembina teknis.
Ia meminta dinas terkait memperkuat pengawasan, melakukan pembinaan berjenjang, serta memastikan seluruh nagari memahami prosedur pemutakhiran data sesuai ketentuan nasional.
“Dinas Sosial harus memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama pembeinaan kepada operator SIKS-NG. Mereka adalah ujung tombak pendataan sosial kita,” ujarnya.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini juga turut dihadiri, Erwin, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat dari Bidang Penanganan Fakir Miskin. Sejumlah perangkat daerah, forum wali nagari, Ketua TP PKK, Ketua GOW, camat, hingga tamu undangan lainnya juga hadir untuk memperkuat komitmen bersama dalam penataan data kesejahteraan sosial.
Pelatihan ini diharapkan menjadi babak baru dalam pembenahan tata kelola data bansos Padang Pariaman, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang turun benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. (ss)
