WAKIL Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Hamy Wahyunianto, mengatakan, menyewa kapal penumpang pada saat mudik lebaran tentunya akan menambah beban APBD Jatim, namun bagaimanapun juga penumpang berhak dimanusiakan. “Saya optimis Dinas Perhubungan Jatim melalu jaringannya bisa menyediakan kapal penumpang untuk pelayanan arus mudik tahun ini. Saya juga sudah komunikasikan dengan gubernur terkait ini,” katanya.
Di sisi lain Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk memastikan persiapan kondisi jalan saat mudik lebaran 2018. “Komisi D tanggal 8 Juni akan ke Jakarta, langsung menanyakan Ke PUPR tentang kondisi jalan nasional dan kondisi jembatan yang ada di Jatim dalam menghadapi lebaran 2018,” ujar politisi asal PKS ini saat ditemui usai reses di Dapil I Surabaya, Selasa (5/6).
Dikatakannya, selama ini jalan nasional yang rusak di Jatim selalu dikeluhkan oleh masyarakat saat lebaran. Sementara untuk jalan provinsi saat ini kondisinya mantap 90 persen. Dan, kalaupun ada kerusakan jalan provinsi masih relatif ringan. “Kami harap PUPR tidak hanya fokus pada jembatan Widang saja, tapi juga fokus pada kondisi jembatan yang lain,”ujarnya.
Selain ke Kementerian PUPR, Komisi D juga akan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan persiapan kendaraan mudik gratis antara pemerintah provinsi dan pusat. Terutama soal mudik kapal gratis, selama ini pelayanan arus mudik di moda laut selalu menggunakan kapal barang yang telah dimodifikasi menjadi kapal penumpang. “Kami minta penumpang dimanusiakan dengan menggunakan kapal penumpang. Jangan kapal barang untuk pelayanan mudik gratis 2018 ini,” ungkapnya. (F.809)
