Semua  

Setelah Dikaji, Dewan Akan Simpulkan Angkutan Masal Sesuai Kondisi Surabaya

Armuji dan Vinsensius Awey.
Armuji dan Vinsensius Awey.
Armuji dan Vinsensius Awey.
Armuji dan Vinsensius Awey.

KETUA Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Ir Armuji, menyampaikan, dari hasil kajian realisasi angkutan masal akan bisa disimpulkan jenis angkutan masal apa yang cocok untuk kondisi Kota Pahlawan. Terutama dengan kondisi angkutan pribadi yang mayoritas kendaraan roda dua.

“Karena peruntukannya untuk Detail Engineering Design (DED) ya kita loloskan. Karena ini untuk kajian jenis angkutan masal yang cocok, yang murah, yang bisa dicover APBD itu apa. Kalau memang trem tidak cocok ya harus fair (adil), tidak boleh dipaksakan,” ucap Armuji.

Menurut Armuji, kajian ini nantinya harus melibatkan masyarakat. Mereka harus ditanya jenis angkutan umum apa yang mereka rasakan nyaman dan mereka butuhkan. Dan, yang penting adalah yang membuat mereka mau untuk beralih moda transportasi.

Secara pribadi, Armuji menegaskan bahwa ia sendiri tidak sepakat ide Pemkot Surabaya untuk merealisasikan trem. Ada sejumlah alasan yang membuat dirinya tidak sepaham dengan pemkot. “Yang pertama, karakteristik Surabaya ini banyak kendaraan roda dua. Di luar negeri trem ini laku karena gak ada yang pakai motor. Ini negara berkembang, bukan negara maju,” tegas Armuji.

Begitu juga dengan masa lampau di mana ada trem di Surabaya. Itu karena dulu belum banyak kendaraan pribadi. Jika saat ini ada trem yang membelah tengah Kota Surabaya dan memakan badan jalan, maka akan semakin memakan space dan kapasitas jalan Kota Surabaya. “Kalau itu MRT atau LRT yang menggunakan rel di atas, menurut saya masih relevan,” ucapnya.

Armuji yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) menegaskan, dewan telah mencoret anggaran trem yang diajukan Pemerintah Kota Surabaya dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018. Anggaran yang diajukan pemkot sebesar Rp 3,1 miliar dicoret mutlak untuk pengajuaan realisasi trem. Namun setelah diskusi yang cukup alot, anggaran itu akhirnya dikepras sebesar Rp 2,7 miliar dan hanya bersisa Rp 400 juta.

Nilai itu pun bukan murni untuk kajian realisasi angkutan trem Surabaya. Tapi, ditegaskan oleh politisi PDIP tersebut, anggaran Rp 400 juta itu digunakan untuk kajian angkutan masal yang cocok untuk Kota Surabaya. “Pengajuan anggaran itu diperuntukkan kajian DED angkutan masal di Surabaya. Saya sudah tegaskan itu. Angkutan masal nggak harus trem, bisa bus, MRT atau LRT,” kata Armuji yang diwawancara usai sidang paripurna, Senin (17/9/2018).

Hal senada juga disampaikan Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya, Vinsensius Awey. Ia mengatakan, usulan pemkot yang mengajukan anggaran Rp 3,1 miliar memang dikepras banyak. Dan menyisakan anggaran Rp 400 juta saja. “Anggaran itu akhirnya diserahkan ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan pengkajian terkait kebutuhan angkutan masal di Surabaya,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Sepakat dengan Armuji, Awey tak sepakat jika Surabaya menggunakan angkutan masal trem untuk mengurai kemacetan. Ia lebih sepakat menggunakan bus atau LRT. (F.809)