FAKTA – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Sinkronisasi Teknis Bidang Perhubungan pada 5–6 Maret 2026 di Ascent Premiere Hotel and Convention, Kota Malang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan sektor transportasi di Jawa Timur.
Rapat dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Joko Pitoyo, mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Joko Pitoyo menekankan pentingnya ketelitian dalam menyusun program kerja di sektor transportasi agar tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang.
“Perencanaan yang matang menjadi kunci agar pembangunan transportasi tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Rapat sinkronisasi ini memiliki peran penting karena dilaksanakan pada tahap krusial menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Forum ini sekaligus menjadi momentum awal dalam memetakan arah kebijakan pembangunan transportasi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut dibagi menjadi dua agenda utama.
Agenda pertama berupa paparan materi dari sejumlah narasumber yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Paparan tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait kebijakan nasional serta arah pembangunan sektor transportasi dalam RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, diharapkan tercipta keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Sementara agenda kedua adalah Desk Pra-Musrenbang yang membahas usulan program dari pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Pada sesi ini dilakukan proses verifikasi serta penajaman terhadap berbagai program yang diusulkan oleh daerah.
Seluruh tim teknis yang terlibat diminta untuk melakukan asistensi secara cermat agar setiap usulan yang diajukan benar-benar mendukung prioritas pembangunan transportasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
Melalui rapat sinkronisasi teknis ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berharap tidak ada lagi kesenjangan perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Forum tersebut juga diharapkan menjadi ruang diskusi yang produktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan transportasi yang lebih terintegrasi, aman, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga menjadi bagian dari tahapan awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi landasan perencanaan berbagai program pembangunan transportasi pada tahun mendatang.
