BWS Sumatera V menyebut rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang Pariaman masih memasuki masa transisi. Pekerjaan fisik ditargetkan mulai akhir November 2026.
Padang, majalahfakta.id — Ancaman banjir dan kerusakan infrastruktur akibat bencana membuat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengejar kepastian jadwal pemulihan sejumlah sungai dan jaringan irigasi. Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mendatangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Kota Padang untuk meminta penjelasan langsung mengenai progres penanganan pascabencana dan proyek sumber daya air yang bernilai ratusan miliar rupiah.
Pertemuan John Kenedy Azis atau JKA dengan Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi berlangsung Senin, 5 Oktober 2026. Bupati datang bersama Sekretaris Daerah Hendra Aswara, Kepala Dinas PUPR El Abdes, Kepala Pelaksana BPBD Emri Nurman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Andri Satria Masri.
Salah satu agenda utama pertemuan itu adalah mengevaluasi perkembangan penanganan dampak banjir 2025 sekaligus memastikan kesiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Padang Pariaman.
Kepala BWS Sumatera V Reski Wahyudi mengatakan penanganan pascabencana di wilayah tersebut masih berada dalam masa transisi yang diarahkan pemerintah hingga Desember 2026. Kegiatan tanggap darurat masih berlangsung hingga November, sedangkan pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan mulai dilaksanakan pada akhir November setelah proses pengadaan barang dan jasa rampung.
“Data yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil verifikasi tim teknis di lapangan,” kata Reski.
Namun, menurut dia, data kerusakan dapat diperbarui jika terjadi bencana baru yang menimbulkan kerusakan tambahan.
“Apabila ada lokasi yang kembali terdampak akibat bencana terbaru, kami tentu membutuhkan pembaruan data dari pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
BWS Sumatera V melaporkan sejumlah pekerjaan tanggap darurat pascabanjir 2025 di Padang Pariaman telah mencapai progres 100 persen.
Pekerjaan tersebut mencakup penanganan Muaro Ulakan dan Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Anai, pengangkatan sedimentasi pada Saluran Primer Daerah Irigasi Anai, serta pembangunan 35 titik sumur bor dangkal di sejumlah lokasi.
Total anggaran untuk paket pekerjaan tanggap darurat tersebut mencapai sekitar Rp15,5 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak kerusakan sekaligus memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air setelah banjir yang melanda Sumatera Barat pada 2025.
Namun pekerjaan pemulihan belum berhenti pada fase tanggap darurat. BWS Sumatera V juga menyiapkan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi dengan nilai jauh lebih besar.
Salah satu proyek strategis yang telah memasuki tahap kontrak adalah rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Batang Anai dengan nilai kontrak sekitar Rp82,38 miliar.
Secara keseluruhan, pagu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Tahun Anggaran 2026 di Padang Pariaman mencapai Rp430,125 miliar.
Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, Padang Pariaman memperoleh alokasi peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan dengan total anggaran sekitar Rp90,3 miliar.
Proyek irigasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Bupati John Kenedy Azis mengatakan kunjungan ke BWS Sumatera V dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai perkembangan proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Menurut JKA, pemerintah daerah menerima banyak pertanyaan dari warga mengenai kapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mulai terlihat secara nyata di lapangan.
“Karena banyak pertanyaan dari masyarakat, setidaknya saya ingin mengetahui secara langsung sejauh mana progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang diproses serta kapan pelaksanaannya dapat direalisasikan di lapangan,” ujar JKA.
Ia mengatakan persoalan tersebut penting bagi Padang Pariaman karena wilayahnya memiliki kerawanan tinggi terhadap banjir dan tanah longsor.
Sejumlah sungai menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, antara lain Batang Anai, Muaro Batang Ulakan, Batang Tapakih, dan Batang Mangau.
JKA menilai sungai-sungai tersebut memiliki fungsi penting bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menjadi sumber bencana apabila tidak ditangani secara tepat.
Batang Anai menjadi salah satu perhatian utama karena memiliki jaringan aliran yang luas dan berhubungan dengan sejumlah wilayah di Padang Pariaman.
“Batang Anai merupakan induk dari banyak aliran sungai di Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu, perlu langkah-langkah percepatan dan penanganan yang terukur agar dampak bencana dapat diminimalkan,” katanya.
BWS Sumatera V menyatakan terbuka terhadap pembaruan data dari pemerintah daerah, terutama jika terdapat lokasi yang mengalami kerusakan akibat kejadian bencana terbaru.
Pembaruan data tersebut menjadi penting karena kondisi infrastruktur sungai dan irigasi dapat berubah setelah bencana. Data lapangan yang akurat diperlukan untuk menentukan prioritas penanganan sekaligus menjadi dasar evaluasi program berikutnya.
Reski mengatakan data dari pemerintah daerah akan menjadi bahan untuk menindaklanjuti kerusakan, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Bagi Padang Pariaman, persoalannya kini bukan hanya berapa besar anggaran yang telah dialokasikan, tetapi seberapa cepat anggaran tersebut berubah menjadi pekerjaan fisik yang mampu mengurangi risiko bencana.
Dengan total pagu rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp430,125 miliar pada 2026, perhatian pemerintah daerah tertuju pada tahapan berikutnya: memastikan proyek berjalan tepat waktu dan menyentuh titik-titik yang paling membutuhkan perlindungan.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap koordinasi dengan BWS Sumatera V dapat mempercepat pelaksanaan berbagai proyek sungai dan irigasi. Pemulihan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas yang rusak, tetapi juga memperkuat ketahanan Padang Pariaman menghadapi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi berikutnya. (SS)
