FAKTA – Imam Syafi’i mendapatkan respon positif dengan tepuk tangan meriah dari warga Margorukun, gundih ketika anggota DPRD dari komisi D tersebut menanggapi dan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat (11/9/2025).
Dihadiri sekira 150 orang warga sekitar Margorukun, dalam suasana akrab dan hangat, anggota DPRD komisi D Imam Syafi’i dalam resesnya memaparkan perbagai program pemerintah yang seharusnya bisa dinikmati oleh warga Surabaya, khususnya warga miskin.
Namun dalam kenyataannya, banyak warga yang tadinya berstatus warga miskin (gamis) kemudian berstatus tidak miskin, sedangkan keadaannya secara ekonomi tidak lebih baik.
Imam syafi’i berjanji akan terus bersuara kepada pemerintah sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan semua hak hak rakyat, dalam bidang kesehatan agar semua warga terlindungi ketika membutuhkan.
Surat kepemilikan tanah yang terblokir sehingga tidak dapat diurus, masalah bantuan pendidikan seperti PIP, Pemuda Tangguh setrata Sekolah Tingkat atas dan Perguruan tinggi, bantuan Sosial, juga masalah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) menjadi bagian pembahasan yang serius dan menarik perhatian dari warga.
Imam syafi’i juga merespon positif terhadap kebutuhan warga mengenai keranda yang kemudian direspon dengan tepuk tangan warga yang hadir, karena ketika ada warga yang meninggal mereka harus meminjam dari warga lain.
“Saya akan terus berusaha membantu warga Surabaya yang tidak mendapatkan haknya sebagai mana mestinya, kalau perlu sampai kepada pendampingan hukum, bahwa pemerintah kota harus mengintervensi setiap permasalahan warga, dalam kepengurusan surat kepemilikan, sampai kepada kebutuhan sosial masyarakat yang tidak mampu” Ujar Imam Syafi’i yang juga adalah mantan jurnalis senior.
“Sistem penerimaan siswa baru yang lalu, memang kurang sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak paham tentang sistem yang diberlakukan, kedepan saya akan ikut mengkawal, dan memperjuangkan agar pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat atas dapat digratiskan, begitu juga sekolah swasta yang di negerikan agar tidak harus membangun sekolah baru” Pungkas mantan Direktur JTV Imam Syafi’i. (Can)
