Semua  

RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

dr Alosius Giay (Kepala Dinkes Provinsi Papua).
dr Alosius Giay (Kepala Dinkes Provinsi Papua).
Ibu Ana Rumbiak (Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua).
Ibu Ana Rumbiak (Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua).

RAPAT kerja kesehatan Provinsi Papua dalam rangka percepatan eliminasi TBC, penurunan stunting serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi melalui integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan operasional kesehatan Provinsi Papua dibuka oleh Pj Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Staf Ahli, Ibu Ana Rumbiak, di Hotel Haston, 18/4/2018, pukul 10.00 Wit. Turut hadir pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para Direktur RSUD,  para Kepala Dinas mitra kerja dari 29 Kabupaten/Kota di Papua.

Pj Gubernur Papua, Mayjen TNI Purn Sudarmo, dalam sambutannya yang dibacakan Ibu Ana Rumbiak mengatakan bahwa UU Otonomi Khusus  No. 21 Tahun 2001 merupakan payung hukum bagi berbagai kebijakan di Papua  khususnya dalam bidang kesehatan yang memiliki program-program prioritas sehingga membutuhkan daya dan dana serta berbagai upaya yang lebih serius dan terpadu baik tingkat provinai, kota dan kabupaten sampai ke kampung-kampung. Dengan diberlakukannya UU Otsus di Papua dapat memperbesar peluang pemerintah daerah untuk menangani sendiri secala lebih intensif. Khususnya di bidang kesehatan, diberikan tenaga kesehatan yang berkwalitas untuk meningkatkan pelayanan di daerah dan pelosok Papua dengan sasaran program strategi yaitu meningkatnya kesehatan, meningkatnya pengendalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat  serta mengoptimalkan bantuan operasional kesehatan.

dr Alosius Giay (Kepala Dinkes Provinsi Papua).
dr Alosius Giay (Kepala Dinkes Provinsi Papua). 

Gubernur berharap dengan adanya rapat kerja ini dapat menjadi barometer dalam peningkatan kinerja. ‘’Jangan lagi terjadi gizi buruk dan penyakit campak di Asmat’’.

Penyerahan penghargaan.
Penyerahan penghargaan.

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Alosius Giay, yang juga mendapat kepercayaan sebagai Direktur RSUD Dok II mengatakan, rapat kerja ini diadakan untuk dapat mengetahui kinerja dan prestasi kerja. ‘’Saya menilai ada kabupaten yang sudah meraih prestasi dan ada yang masih belum sehingga perlu diperhatikan. Dari 29 kabupaten/kota yang kami nilai dalam bentuk rapor ada 6 kabupaten yaitu 1. Kota Jayapura, 2. Kabupaten Jayapura, 3. Kabupaten Yapen, 4. Kabupaten Mapi, 5. Kabupaten Merauke, 6. Kabupaten Nabire  mendapat nilai hijau aau baik. Sedangkan lainnya nilai merah dan kuning yang artinya perlu ditingkatkan pelayanannya bagi gizi ibu hamil dan anak serta berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Karena jika dibiarkan pasti berdampak pada terjadinya gizi buruk seperti di Kabupaten Asmat,’’ ungkap A Giay.

Peserta raker.
Peserta raker.

‘’Saya minta jangan terpengaruh dengan situasi politik yang sedang terjadi, mari kita bekerja sesuai profesi yang ada. Saya berikan apresiasi dan penghargaan kepada beberapa sekolah yang berhasil berperan dalam penanggulangan TBC di Papua. Juga RSUD Abepura yang meraih predikat paripurna dan RSUD Timika Biak Merauke yang merahi predikat utama. Saya minta agar rumah sakit yang belum terakreditasi pada kesempatan ini harus ditingkatkan menjadi terakreditasi. Perlu diketahui bahwa tahun ini akan dibangun rumah sakit vertikal tipe  B di Kabupaten Wamena wilayah Lapago dengan anggaran sebesar Rp 300 milyar dari Kementerian Kesehatan RI,’’  tuturnya. (Jonathan R/F.1010)