PRESIDEN RI, Joko Widodo, kembali mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan terutama BUMN agar mengurangi produk dan barang impor.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Senin sore (15/6) di Kantor Kepresidenan di Jakarta.
“Agar neraca perdagangan kita menjadi semakin baik dan produksi di dalam negeri semuanya bisa bergerak,” kata presiden, memberikan alasannya.
Keputusan pemerintah agar semua kementerian, kelembagaan dan BUMN mengurangi produk dan barang impor telah dibahas dalam rapat terbatas pada Selasa (9/6).
Presiden kemudian meminta agar pimpinan semua lembaga itu melakukan inventarisasi daftar kebutuhan barang.
Dan, menurutnya, apabila barang atau produk itu harus diimpor maka pimpinan semua kelembagaan diminta melihat lagi apakah ada substitusi (pengganti) barang yang bisa diproduksi dalam negeri.
Apabila ini sudah diketahui jawabannya, presiden memerintahkan Kementerian Perindustrian mencarikan solusinya. “Di mana barang ini bisa diproduksi ?” katanya.
Mengapa Impor Pipa ?
Di hadapan para menterinya, Presiden Jokowi kemudian mempertanyakan kebijakan sebuah lembaga pemerintahan yang disebutnya masih mengimpor pipa padahal sudah ada produksi pipa di Pulau Batam.
“Produksi pipa kita sudah sangat bagus, punya kualifikasi bagus, mempunyai quantity yang bagus, kapasitasnya gede, tapi hanya terpakai 40% gara-gara kementerian lembaga dan BUMN itu impor,” ungkap presiden.
“Ini nggak boleh lagi, stop ! Agar neraca perdagangan kita menjadi semakin baik dan produksi di dalam negeri semuanya bisa bergerak,” tegasnya.
Usai rapat kabinet, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan, pihaknya berjanji akan menginventarisasi daftar kebutuhan barang dalam dua hari ke depan.
Ditanya berapa besar kementerian yang dipimpinnya telah menyerap produk dan barang dari dalam negeri, Saleh Husin mengatakan,”sangat besar” tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Harga Lebih Mahal
Selasa (9/6), setelah rapat kabinet terbatas, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, sudah menjelaskan bahwa sektor perminyakan masih sangat rendah dalam menggunakan produk lokal.
Pihaknya saat ini tengah melakukan sinkronisasi dengan Kementerian ESDM terkait peraturan menteri yang harus direvisi untuk memenuhi kebijakan pengutamaan produk dalam negeri.
Menurutnya, sudah ada berbagai peraturan yang mewajibkan semua kementerian, kelembagaan dan BUMN agar menggunakan produk dalam negeri.
Tetapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan, sejumlah kementerian, lembaga dan BUMN masih banyak menggunakan produk impor karena pembelian barang dalam negeri lebih mahal harganya.
Alasan lainnya, menurutnya, adanya kendala teknis terkait masterlist (daftar kebutuhan barang) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memuat daftar “aneka komponen yang bisa diimpor oleh investor”.
“Jika sudah masuk dalam daftar masterlist, maka ketentuan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan biaya, pajak dan bea cukai tidak berlaku lagi,” kata Sofyan Djalil pekan lalu.
Untuk itulah Sofyan mengatakan pihaknya akan melihat “mana yang perlu masterlist, mana yang kita review, sehingga kita pada saat yang sama kita ingin promosi investasi di perminyakan tapi di pihak lain kita bisa menggunakan investasi untuk mempromosikan produk dalam negeri. (BBC Indonesia) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com
