FAKTA – Seorang pemuda menarik perhatian Rocky Gerung saat sesi tanya jawab pada diskusi “Spirit of Humanity & Human Solidarity” pada Sabtu malam (17/1/2026). Nadifa, seorang siswi berusia 14 tahun dari SMPN 37 Surabaya, mencuri perhatian dengan melontarkan pertanyaan tajam mengenai ketimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Presiden Prabowo yang dirasanya belum merata di sekolah-sekolah Surabaya. Keberanian Nadifa mempertanyakan keadilan program nasional ini seolah mewakili keresahan akar rumput yang sering kali terabaikan dalam narasi besar pembangunan.
Rocky Gerung secara terbuka memberikan apresiasi tinggi atas kepekaan sosial sang siswi di usia yang begitu muda. Namun, apresiasi itu segera diikuti dengan kritik pedas terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Rocky menyoroti kegagalan Menteri Keuangan Purbaya dalam mencapai target pertumbuhan di atas 6% demi mengikis kemiskinan. Dengan gaya retorikanya yang khas, ia menyebut kebijakan saat ini lebih banyak terjebak pada citra daripada substansi. “Purbaya. Dia pura-pura banyak gaya,” seloroh Rocky, disambut riuh penonton yang memadati aula.
Dalam penjelasannya, Rocky membedah bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar di angka 4-5% sebenarnya adalah stagnasi bagi rakyat kecil. Ia mencontohkan aktivitas sederhana seperti membeli cendol di Taman Harmoni atau menggunakan jasa ojek sebagai mesin pertumbuhan ekonomi riil yang maksimal hanya mencapai 4%.
Bagi Rocky, jika pertumbuhan hanya bergerak satu persen di atas itu, maka dampaknya tidak akan pernah benar-benar sampai ke saku masyarakat bawah. Ia menilai pimpinan daerah saat ini masih terlalu bergantung pada dana transfer pusat tanpa mampu melahirkan inovasi ekonomi mandiri.
Sorotan utama diskusi beralih pada carut-marut pelaksanaan program MBG. Di tengah upaya pemerintah menutup defisit APBN 2026 sebesar 800 triliun melalui utang baru, kualitas makanan untuk rakyat justru dikorbankan. Rocky membeberkan realita pahit di lapangan mengenai pemotongan anggaran yang drastis dari pagu awal.
“Sekarang, dari 12 ribu itu, 2 ribu dipotong yayasan, 3 ribu dipotong buat orangnya. Dan nyampe ke rakyat tinggal 6 ribu rupiah, 6 ribu rupiah itu artinya separuhnya racun karena higienisnya dihilangkan dan kualitasnya berkurang,” tegasnya dengan nada getir.
Sebagai solusi alternatif, Rocky mengusulkan agar MBG dikembalikan ke basis komunitas untuk menciptakan lapangan kerja nyata. Ia berpendapat bahwa program ini baru akan berdampak sosial-ekonomi jika melibatkan peran ibu-ibu di tingkat RT sebagai pengelola dapur umum, bukan melalui skema birokrasi yang rawan kebocoran.
“MBG bisa menghasilkan lapangan pekerjaan kalau dapur itu diolah langsung oleh emak-emak di RT nya masing-masing,” tambahnya, menekankan pentingnya ekonomi domestik sebagai katup pengaman kesejahteraan.
Menutup diskusi, Rocky menyinggung upaya pengendalian ruang digital melalui undang-undang propaganda yang dianggapnya sebagai langkah mundur bagi demokrasi. Meski nilai rupiah masih tertekan terhadap dollar dan kebijakan dianggap represif, ia tetap optimis bahwa kekuatan netizen akan menjadi penentu di masa depan.
Baginya, suara digital masyarakat adalah satu-satunya instrumen yang mampu menandingi kekuasaan saat ini. “Media sosial terbuka dalam banyak versi-bahasa. Jadi saya percaya bahwa netizen suatu waktu akan menuntut hak, dan suara netizen bisa membatalkan suara presiden,” pungkasnya. (fa)
