FAKTA – Pemerintah pusat menggeber langkah pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra.
Dari pesisir Aceh hingga sejumlah kabupaten di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kini ditempatkan sebagai agenda utama negara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, percepatan tanggap darurat hingga pemulihan jangka menengah dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Arahan Presiden, kata dia jelas, pemulihan harus berjalan cepat, menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dan tidak boleh terfragmentasi.
“Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas nasional,” ujar Pratikno, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, tantangan di lapangan tidak seragam. Luasnya wilayah terdampak serta tingkat kerusakan yang berbeda-beda membuat capaian pemulihan berjalan dengan ritme yang bervariasi. Namun, ia menilai tren penanganan menunjukkan kemajuan yang berarti.
Sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi kini mulai terhubung kembali. Akses jalan dibuka, jalur logistik kembali bergerak, dan pasokan kebutuhan vital masyarakat secara bertahap mulai pulih.
Listrik, bahan bakar minyak, gas LPG, hingga layanan dasar terus dipulihkan seiring dengan membaiknya kondisi lapangan.
“Wilayah yang semula terputus kini sudah bisa dijangkau. Pemulihan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi geografis dan tingkat kerusakan,” jelas Pratikno.
Di sektor permukiman, pemerintah mulai beralih dari fase darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) telah berjalan, sembari mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan rumah.
Sementara itu, pemulihan infrastruktur dasar masih terus dikebut. Pratikno menyebut, sebagian besar jalur darat telah kembali terkoneksi, meski belum sepenuhnya normal.
Untuk mempercepat proses, personel TNI-Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta berbagai alat berat masih disiagakan di lokasi-lokasi krusial.
“Pembangunan jembatan Bailey terus dilakukan. Untuk daerah yang pasokan listriknya belum optimal, pemerintah menyiapkan genset dan sarana pendukung lainnya,” katanya.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak, terutama mereka yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga hilang terbawa banjir.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, dampak terparah tercatat di Provinsi Sumatera Utara. Total rumah yang mengalami kerusakan mencapai 28.708 unit.
“Dari jumlah tersebut, 5.158 unit masuk kategori rusak berat, sementara 1.068 unit dilaporkan hilang atau hanyut,” ujar Abdul Muhari.
Ia merinci, Kabupaten Langkat menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak, mencapai 11.273 unit. Disusul Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 6.481 unit, serta Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 4.624 unit.
Dengan skala kerusakan yang besar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada fase darurat.
Rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat Sumatra untuk bangkit kembali, lebih aman, dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. (F1)
