FAKTA – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (11/11/2025), yang membahas Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, dihadiri para wakil ketua dan anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, kritik, dan saran terhadap rancangan kebijakan fiskal daerah tahun depan.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menelaah serta memberikan masukan terhadap Rancangan APBD 2026. Pandangan tersebut menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan dokumen anggaran agar semakin berkualitas, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rahmat Hidayat.
Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja
Dalam paparannya, Rahmat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pengembangan inovasi layanan pajak berbasis digital, serta memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah.
Selain menggali potensi lokal, Pemkab juga berkomitmen memperkuat diplomasi fiskal ke pemerintah pusat agar alokasi dana transfer meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Belanja daerah akan dikelola secara efisien dan transparan, baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa, maupun hibah dan bantuan sosial. Semua akan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Prioritas: Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat
Menjawab pandangan fraksi mengenai kondisi infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026. Upaya tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah agar tetap realistis dan berkelanjutan.
Pemkab juga menaruh perhatian besar pada sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu langkah strategis adalah mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya berat.
Di bidang pendidikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga pendidik, termasuk keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai ketentuan yang berlaku.
Menegakkan Prinsip Tata Kelola Baik
Menanggapi sorotan DPRD soal pentingnya keterbukaan informasi publik, Rahmat menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD dilakukan secara partisipatif dan transparan. Pemerintah, katanya, berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami berkomitmen menjalankan prinsip good governance agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Di akhir penyampaiannya, Rahmat Hidayat mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kerja sama antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan Padang Pariaman yang berkelanjutan. Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan RAPBD 2026 diharapkan mampu menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi pembangunan Padang Pariaman menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (SS)
