Pemkab HSU Jamin Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Kurang Mampu

Bupati HSU, H Abdul Wahid.
Bupati HSU, H Abdul Wahid.
Bupati HSU,  H Abdul Wahid.
Bupati HSU, H Abdul Wahid.

UNDANG-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang (UU) RI No. 23/1992 Tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Maka, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Angka kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal.

Bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebut menjadi alat untuk mempersulit pasien warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit terlalu mementingkan syarat daripada pelayanan yang diberikan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting, karena beberapa alasan pokok yakni : (1). Kesehatan masyarakat menjamin terpenuhinya keadilan sosial khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 (tiga) kali dan 5 (lima) kali lebih tinggi dibanding keluarga tidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat miskin dapat mencegah 8 (delapan) juta kematian tiap tahunnya. (2). Untuk kepentingan politik nasional yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) di daerah miskin dan kepentingan politik internasional untuk menggalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global guna menurunkan angka kemiskinan melalui upaya perbaikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. (3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi akan baik pula, dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih mudah dengan prospek ke depan yang jauh lebih berhasil.

Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat, tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinannya atau penyakitnya. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami berbagai macam permasalahan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dari 226.000 jiwa penduduknya baru 129.821 jiwa yang sudah terlayani BPJS Kesehatan. “Masih cukup banyak penduduk yang belum ter-cover,” kata Bupati HSU, H Abdul Wahid, dalam acara silaturahmi bersama kepala desa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU mengestimasi 30 persen masyarakat yang mengharapkan layanan BPJS mandiri. Namun pada tahun ini dianggarkan Rp 1 miliar untuk Kartu Sehat Amuntai (KSA) yang akan langsung dikoneksikan dengan BPJS pusat.

Menurut Bupati HSU, H Abdul Wahid, anggaran Rp 1 miliar tersebut dinilai masih kurang, sehingga akan ditambah pada APBD Perubahan 2018.

Seiring dengan itu, Bupati HSU meminta agar kepala desa merekap data masyarakat kurang mampu untuk dimasukkan dalam jaminan kesehatan daerah yang nanti dikoneksikan ke BPJS nasional. Data ini penting agar pemda bisa menyimpulkan kondisi masyarakat, sehingga bisa disinkronkan dengan data dan program di Dinas Sosial.

H Abdul Wahid menegaskan, kalau ditemukan warga miskin yang perlu pengobatan, silakan kepala desa membawa langsung ke rumah sakit, sembari menindaklanjuti berkas administrasinya. “Jangan ada lagi cerita masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil,” tegasnya.

Meskipun Pemkab HSU tidak membayarkan semua layanan BPJS, tetapi Bupati HSU, H Abdul Wahid, menjamin warganya yang kurang mampu dapat terlayani BPJS.

Terkait dengan warga kurang mampu, Pemkab HSU melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan dana bantuan bagi perbaikan rumah warga kurang mampu di Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebanyak 300 unit rumah.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSU, Risnaidy, di Amuntai mengatakan bahwa dengan alokasi yang diterima melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan setiap kepala keluarga akan mendapatkan dana bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 15 juta.

“Namun bantuan ini perlu pengawasan yang benar dari pemerintah khususnya, agar peruntukan dana itu jelas dan terarah untuk rehab rumah keluarga kurang mampu,” ujar Risnaidy.

Risnaidy juga mengatakan, jumlah dana bantuan yang disalurkan memang terbatas hanya untuk perbaikan rumah sedangkan untuk upah tukang dan lainnya diharapkan berasal dari bantuan masyarakat atau pemilik rumah.

Pengerjaan rehab rumah nantinya akan dilakukan secara swakelola dan sebanyak 300 unit rumah akan dilakukan pengerjaan perbaikannya pada tahun anggaran kali ini.

Ia menjelaskan, program bantuan sarana dan prasarana untuk perbaikan peningkatan kualitas rumah bagi warga kurang mampu ini semacam program bedah rumah. Usulan masyarakat yang masuk terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang layak mendapat bantuan ini selanjutnya akan di-SK-kan oleh Bupati HSU agar dana bantuannya bisa segera disalurkan.

Untuk mendukung program Pemkab HSU terhadap warga kurang mampu, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSU serta SKPD terkait lainnya, tapi juga oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) HSU secara rutin memberikan zakat yang diterima kepada penerima zakat. Selain itu Baznas juga memiliki program membentuk Kampung Zakat.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Baznas HSU, Tajudin Noor, bahwa Kampung Zakat merupakan salah satu program untuk membantu warga kurang mampu, lansia dan permodalan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dengan dibentuknya Kampung Zakat maka penyaluran zakat bisa terarah dan merata serta untuk pendataan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori penerima zakat.

Kampung Zakat saat ini baru terbentuk di Desa Palimbang Sari, Kecamatan Haur Gading, dan dalam waktu dekat akan disalurkan zakat kepada 70 KK kurang mampu, lansia dan UKM sebanyak Rp 188 juta.

“Kami menargetkan bisa membangun 10 Kampung Zakat, agar lebih banyak warga kurang mampu yang dapat menerima zakat,” ungkapnya.

Karenanya Tajudin mengimbau kepada warga untuk bisa menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Saat ini paling banyak terkumpul zakat dari pegawai, anggota kepolisian dan perbankan. Sedangkan untuk warga biasa masih belum banyak.

Belum lama ini Baznas HSU juga menyerahkan bantuan kepada panti asuhan dan anak asuh yang merupakan hasil dari pembayaran zakat dari pegawai Bank Kalsel Syariah sebanyak Rp 76 juta yang diserahkan kepada kaum dhuafa dan 247 anak asuh panti.

Dengan didukungnya program Pemkab HSU untuk warga kurang mampu dengan berbagai masalahnya, baik masalah kesehatan, perumahan dan masalah lainnya, oleh seluruh SKPD dan stakeholder lainnya, akan dapat teratasi dengan segera. (Tim)