Daerah  

Pemkab Bartim Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Ahli Waris Bawoi Udong dengan PT Bhadra Cemerlang

FAKTA – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memfasilitasi mediasi penyelesaian sengketa lahan antara ahli waris Bawoi Udong dengan PT Bhadra Cemerlang. Mediasi digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur, Kamis (12/2/2026), sebagai upaya mencari solusi terbaik secara musyawarah dan berkeadilan.

Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P. Lelo memimpin langsung jalannya mediasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan ruang dialog yang adil dan terbuka bagi seluruh pihak, guna menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum di daerah.

“Mediasi ini merupakan langkah preventif agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan musyawarah,” ujar Ari Panan.

Dalam berita acara yang dihasilkan, pihak ahli waris Bawoi Udong menyerahkan data berupa salinan Surat Keterangan Tanah Milik Nomor 2/1963, Berita Acara Pengukuran Tanah Ulayat/Tanah Jurunat Letak Sungai Erui dan Ja’at Gedong Nomor 591.31/39/DS.KT/II/2006 tanggal 16 Juni 2006, dengan luas lahan yang diklaim sekitar 300 hektare.

Sementara itu, PT Bhadra Cemerlang menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap data tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur paling lambat 26 Maret 2026. Apabila terdapat perbedaan data, akan dilakukan peninjauan lapangan dengan pendampingan pihak terkait dari pemerintah daerah.

Proses penyelesaian juga mempertimbangkan luasan lahan sekitar 163,58 hektare yang sebelumnya telah diserahkan Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) kepada PT Agrinas Palma Nusantara.Ari Panan menegaskan, seluruh pihak diharapkan tetap menjaga ketertiban, saling menghormati, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum selama proses penyelesaian berlangsung.

“Pemerintah daerah berharap mediasi ini menjadi solusi damai yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga kondusivitas daerah,” pungkasnya. (hms/eya)