Majalahfakta.id – Masa reses DPRD Surabaya yang dimulai 30 April 2021 berakhir pada 7 Mei 2021 kemarin, banyak mendapat keluhan dari warga terkait janji Pemkot Surabaya yang belum terealisasi hingga saat ini. Keluhan warga itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i pada saat reses. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.
“Ada surat edaran dari kelurahan menginstruksikan agar kami mendata pedagang kecil termasuk penjual gorengan di lingkungan kami. Katanya mau diberi modal Rp 1.200.000. Tapi sampai hari ini tidak ada kabarnya,” kata Muktiningsih, Ketua RT 3 Babadan, Kecamatan Bubutan, Surabaya.
Dia mengaku dikejar – kejar pedagang karena dana yang dijanjikan tak kunjung diberikan. “Kami maklum karena untuk pendataan butuh biaya Rp 17 ribu per pedagang. Termasuk beli materai,” terangnya.
Keluhan serupa disampaikan Imam Supeno, Ketua RW Kedung Turi Kecematan Tegalsari. Dia berharap bantuan untuk pedagang kecil bisa secepatnya cair. “Kasihan mereka megap – megap butuh tambahan modal usaha,” kata Supeno.
Masalah lain yang banyak dikeluhkan warga terkait bantuan langsung tunai yang dinilai tidak jelas kriterianya. Meski sama sama berstatus MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), perlakuannya berbeda.
Sebagian warga MBR sudah dapat bantuan, tapi lainnya yang lebih butuh malah tidak dapat. “Sekarang ini akibat Covid, hampir semua warga saya berstatus MBR. Tapi yang dapat bantuan kok ya orangnya itu itu saja,” protes Handoyo, Ketua RT di Wonorejo 2 Kecamatan Tegalsari.
Selain itu, warga juga mempertanyakan pernyataan Walikota Surabaya yang banyak dimuat di media. Walikota Eri Cahyadi menegaskan bahwa setiap satu KK di Surabaya harus berpenghasilan minimal Rp 7 juta per bulan.
Namun, di lapangan tidak terlihat geliat untuk merealisasikan pernyataan walikota tersebut. “Walikota jangan cuma pintar berpidato. Yang penting kenyataannya. Termasuk soal warga kalo berobat ke rumah sakit cukup menunjukkan KTP Surabaya, ” kata beberapa warga lainnya saat acara jaring aspirasi yang digelar Imam Syafi’i di 6 lokasi selama reses.
Warga juga minta Pemkot Surabaya membangun SMP dan SMA Negeri tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Alasannya, putra putri mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri dengan sistem zonasi. Sekolah negeri yang ada saat ini jaraknya jauh.
Imam Syafi’i mencatat semua keluhan dan masukan warga yang diserapnya dari kampung ke kampung itu. Semua aspirasi warga dari hasil reses akan dirapat-paripurnakan sebagai putusan resmi lembaga DPRD Surabaya, “Hasil paripurna akan diserahkan ke Wali Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti,” kata anggota dewan dari Partai Nasdem itu. (ren)
