FAKTA — Pemerintah Kota Pariaman memastikan komitmennya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat XVI Tahun 2026, menyusul kesepakatan bersama para kepala daerah se-Sumatera Barat dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar akhir Januari 2026.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menegaskan, seluruh kepala daerah sepakat Porprov Sumbar XVI digelar pada Oktober 2026 dengan skema tuan rumah bersama di sejumlah kabupaten dan kota, sementara pembukaan dan penutupan dipusatkan di Kota Padang.
“Dalam rumusan hasil rapat koordinasi kepala daerah yang digelar Rabu (26/1/2026), seluruh kepala daerah menyatakan komitmen untuk mengikuti Porprov XVI secara bersama-sama,” ujar Yota Balad dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).
Kesepakatan tersebut sekaligus menjawab keberatan sejumlah daerah atas wacana awal pelaksanaan Porprov pada Juni–Juli 2026. Menurut Yota, jadwal tersebut dinilai tidak realistis karena diumumkan setelah pengesahan APBD 2026, sehingga daerah tidak memiliki ruang fiskal untuk menganggarkan keikutsertaan.
“Ada beberapa daerah menyatakan siap. Namun untuk Kota Pariaman, kami tidak siap jika Porprov digelar Juni atau Juli 2026, karena tidak memungkinkan menganggarkan kegiatan yang belum memiliki mata anggaran dalam APBD awal,” kata Yota, didampingi Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Sekretaris Daerah, dan Ketua KONI Kota Pariaman.
Yota menyebut kondisi serupa dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Tanpa perubahan APBD, pemerintah daerah dinilai tidak memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai keikutsertaan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Dalam rapat koordinasi itu, para kepala daerah juga menyepakati bahwa Porprov Sumbar XVI akan dimulai pada 2 Oktober 2026, dengan dukungan penganggaran dari pemerintah kabupaten dan kota. Penetapan jadwal tersebut, menurut Yota, memberikan kepastian sekaligus dasar perencanaan yang lebih matang.
“Kota Pariaman menyambut baik kesepakatan ini. Jadwal Oktober memberi kepastian bagi daerah untuk berpartisipasi secara penuh dan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis antara pemerintah daerah, KONI, dan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.
Selain jadwal, rapat juga menyepakati ketentuan domisili atlet. Atlet peserta Porprov wajib berdomisili di daerah yang diwakilinya minimal dua tahun sebelum pelaksanaan. Kesepakatan ini dinilai sebagai bentuk kebersamaan dan kedewasaan dalam membangun olahraga Sumatera Barat.
Yota pun meminta seluruh cabang olahraga (cabor) di Kota Pariaman mulai melakukan persiapan secara terukur, dengan fokus pada cabor potensial peraih prestasi. Ia menyatakan Pariaman siap mengajukan diri sebagai salah satu tuan rumah untuk beberapa pertandingan, seperti sepatu roda di Sirkuit Pantai Cermin, tenis di kawasan GOR Rajo Bujang yang memiliki enam lapangan, serta cabang bulu tangkis.
Namun demikian, Yota juga menyoroti keterbatasan anggaran olahraga di daerah. Ia menyebut alokasi anggaran olahraga Kota Pariaman, termasuk untuk KONI, sekitar Rp 750 juta pada APBD 2026.
“Bahkan ada daerah lain yang hanya menganggarkan Rp 100 juta. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang realistis,” katanya.
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Menurutnya, selama proses penganggaran memungkinkan, Pariaman siap ambil bagian.
“Kami pencinta olahraga. Pak wali kota atlet tenis, saya bulu tangkis, bahkan sekda juga pemain tenis dan bulu tangkis,” ujarnya.
Mulyadi memastikan, jika Porprov dilaksanakan Oktober 2026, Kota Pariaman akan berpartisipasi penuh. Ia juga menyebut fasilitas olahraga di daerahnya terus dibenahi, mulai dari lapangan sepatu roda, tenis, bulu tangkis, hingga sejumlah gedung olahraga yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun.
Ketua KONI Kota Pariaman Edison TRD menilai sikap Pemko Pariaman mencerminkan komitmen nyata terhadap pembinaan olahraga yang profesional dan berkelanjutan.
“Olahraga tidak bisa dicampuri politik. Azas olahraga adalah sportif. Selama bisa dianggarkan dan sesuai aturan, tentu kita ikut,” kata Edison.
Ia menegaskan, Porprov harus disiapkan secara terukur dan tidak bersifat dadakan. Edison juga mengingatkan bahwa Porprov Sumatera Barat terakhir kali digelar pada 2018 di Kabupaten Padang Pariaman.
“Setelah itu mengalami kevakuman cukup lama,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar mengatakan pemerintah daerah menargetkan perbaikan peringkat pada Porprov 2026. Pada Porprov 2018, Kota Pariaman berada di peringkat ke-14.
“Karena itu perlu seleksi cabang olahraga yang diikuti secara terukur agar target prestasi bisa dicapai,” kata Afrizal.
Dengan adanya kesepakatan para kepala daerah, Pemerintah Kota Pariaman berharap Porprov Sumbar XVI 2026 dapat berjalan lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi momentum kebangkitan olahraga daerah setelah jeda panjang. (ss)
