FAKTA – Gejolak perlawanan rakyat kembali membara. Setelah Pati mengguncang dengan aksi menentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 200%, kini Banyuwangi pun menggelorakan semangat serupa.
Warga menyebutnya sebagai “Perang Sabil” melawan penguasa yang dianggap dzalim.
“Kami mewakili 1,7 juta masyarakat Banyuwangi bersolidaritas dengan perjuangan warga Pati,” tulis koordinator aksi di akun media sosial pribadinya.
“Pada 13 Agustus 2025, kami akan menggelar aksi serentak besar-besaran untuk melawan penindasan ini”.
Di Pati, rakyat membangkitkan perlawanan ala Samin Surosentiko.
Sementara di Banyuwangi, semangat Jogopati, Sayu Wiwit, dan Agung Wilis kembali dihidupkan. Posko Perlawanan Rakyat pun mulai berdiri di berbagai titik.
Penyebab kemarahan warga Banyuwangi bermula dari kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan tarif tunggal PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) sebesar 0,3% dari NJOP.
Tarif ini menggantikan sistem progresif sebelumnya : 0,1% untuk masyarakat menengah ke bawah, 0,2% untuk menengah, dan 0,3% untuk kalangan kaya.
Dengan penghapusan tarif progresif, kenaikan PBB bagi rakyat kecil bisa mencapai tiga kali lipat.
Kebijakan ini resmi berlaku setelah Bupati Ipuk Fiestiandani bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi mengesahkan perubahan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna 6 Agustus 2025.
Dalam Pasal 9, pemberlakuan tarif flat 0,3% disebutkan secara jelas. Angka ini memang terlihat kecil di atas kertas, tetapi bagi warga desa dan kalangan ekonomi bawah, dampaknya dinilai “mencekik”.
Bagi banyak warga, langkah ini bukan sekadar kenaikan pajak—melainkan simbol ketidakadilan yang dilegalkan.
“Ini bukan lagi soal angka, tapi soal harga diri rakyat yang diinjak,” tegas salah satu tokoh perlawanan.
Dengan tensi yang semakin memanas, tanggal 13 Agustus 2025 diprediksi akan menjadi momentum unjuk kekuatan rakyat di dua wilayah yang terpisah jarak, namun bersatu dalam semangat melawan kebijakan yang dianggap merugikan. (Laporan : F1 || majalahfakta.id)
