FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp12,5 miliar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyatakan anggaran tersebut diperoleh melalui koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat. Dana disalurkan melalui tugas pembantuan pada Satker XIII Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk program bantuan pemerintah.
“Program tersebut mencakup enam kegiatan, yakni perbaikan infrastruktur optimalisasi lahan sawah non rawan bencana, rehabilitasi lahan terdampak bencana, pembangunan dam parit, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, serta perbaikan jaringan irigasi tersier di wilayah Kabupaten Padang Pariaman,” sebut bupati (26/2/2026).
Kegiatan menyasar kelompok tani di 17 kecamatan, baik kategori fokus bencana maupun reguler, sesuai petunjuk teknis Kementerian Pertanian. Salah satu kegiatan yang telah memasuki tahap penetapan adalah program optimasi lahan sawah terdampak bencana (Oplah Bencana).
Selain itu, program ini menyasar 18 kelompok tani di sembilan kecamatan dengan total luasan 446 hektare. Lahan tersebut sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi dengan tingkat kerusakan ringan, seperti sedimentasi setinggi 10–30 sentimeter dan kerusakan jaringan irigasi tersier.
Melalui program ini, kata dia, dilakukan pengerukan sedimentasi di lahan sawah dan saluran irigasi tersier serta perbaikan jaringan irigasi tersier yang rusak. Perbaikan difokuskan pada irigasi tersier yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian dalam pemulihan lahan pertanian.
Selain itu, program rehabilitasi lahan untuk sawah dengan tingkat kerusakan sedang—ditandai sedimentasi di atas 30 sentimeter hingga 100 sentimeter dan minimal terdampak lima hektare—telah memasuki tahap penetapan pada 17 kelompok tani dengan total luasan 198 hektare.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, mengatakan dukungan anggaran tersebut menjadi dorongan bagi jajaran teknis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di tengah keterbatasan.
Ia berharap lahan yang sebelumnya tidak dapat difungsikan dapat kembali produktif. Jika belum sepenuhnya bisa ditanami padi, lahan tersebut dapat dimanfaatkan sementara untuk komoditas lain seperti jagung.
“Pemerintah daerah menjadwalkan pelaksanaan optimasi lahan sawah terdampak bencana dimulai awal Maret, sedangkan rehabilitasi lahan dilaksanakan setelah Hari Raya Idulfitri. Sejumlah kegiatan pendukung, seperti pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, jaringan irigasi tersier, dan dam parit, juga direncanakan pasca-Lebaran guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian,” kata dia.
Pemkab Padang Pariaman berharap program tersebut dapat membantu meringankan beban kelompok tani dalam memulihkan lahan serta mempercepat kebangkitan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian masyarakat. (suger)
