FAKTA – Dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tanpa banyak suara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat.
Enam individu berhasil diamankan dalam aksi senyap di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara—meluruskan informasi awal yang sempat menyebut lokasi penangkapan terjadi di Kota Medan.
Kabar tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam keterangannya pada Jumat (27/6/2025) dari Jakarta, Budi menyatakan bahwa seluruh tersangka telah dibawa malam itu juga ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.
“Benar bahwa penindakan dilakukan di wilayah Mandailing Natal pada Kamis malam. Enam orang telah diamankan dan akan diperiksa lebih lanjut sesuai prosedur,” ujarnya.
Pengungkapan kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik rasuah pada proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Tak hanya itu, penyidikan juga menyasar kegiatan preservasi jalan di bawah kewenangan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara—sebuah proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga sarat penyimpangan.
“Detail lengkap mengenai peran masing-masing pihak yang terlibat serta konstruksi hukumnya akan kami sampaikan dalam konferensi pers mendatang,” tegas Budi, sembari menambahkan bahwa KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para terduga pelaku.
Operasi tangkap tangan ini menjadi yang kedua sepanjang tahun 2025, menandai konsistensi lembaga antirasuah dalam membongkar korupsi proyek infrastruktur.
Sebelumnya, pada Maret lalu, KPK juga menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam kasus serupa. (Laporan : F1 || majalahfakta.id)
Dengan jaringan korupsi yang kian kompleks dan modus yang makin terorganisir, langkah cepat KPK ini menegaskan bahwa praktik korupsi, khususnya di sektor infrastruktur, masih menjadi target utama pemberantasan. Sorotan kini mengarah ke dugaan keterlibatan pejabat daerah dan kontraktor proyek, yang kerap menjadikan pembangunan sebagai ladang bancakan.
