Tidak Efektif, Jika Layanan Publik Dilakukan Secara Terpisah
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Drs Syafruddin MSi, Senin (17/9), melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Launching ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti. Hadir pada launching tersebut sejumlah deputi di Kemenpan RB, Kapolda Bali, Pangdam IX Udayana, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, bersama wakilnya, Drs Ketut Suiasa, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, bersama wakilnya, Nyoman Karyana, dan sejumlah anggotanya, Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Wakil Bupati Buleleng, Sutjidra, dan sejumlah pejabat di kabupaten lainnya di Bali.
Dalam sambutannya, Menpan RB memastikan MPP di Badung ini merupakan yang terbaik dari sejumlah MPP yang telah dilaunching baik pada skup nasional maupun lokal Bali. Di Bali yang telah memiliki MPP, ujar mantan wakapolri tersebut, Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem. “Badung relatif yang terbaik,” ujarnya.
MPP ini, tegas Safruddin, merupakan gagasan yang terinspirasi dari Nawacita. Terhadap enam pelayanan publik, negara hadir di tengah-tengah masyarakat. “Dalam hal ini, PAN RB merupakan pembina terhadap pelayanan publik,” katanya.
Konsepnya, kata Syafruddin, lembaga ini merupakan integrasi pelayanan publik baik pusat dan daerah. Ini merupakan suatu inovasi. Dulu, lanjut Syafruddin, pelayanan dilakukan secara terpisah. Ini tentu saja tidak efektif dan efisien dan berbiaya tinggi. “Awal dirintis, layanan satu pintu baru dilakukan oleh samsat,” katanya.
Perkembangan selanjutnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai berkembang. Semua diselesaikan dalam satu kantor, termasuk ada pendelegasian kewenangan. “MPP merupakan pengembangan PTSP yang didukung teknologi sehingga mudah diakses,” katanya.
Pembentukan MPP ini, tegasnya lagi, akan menimbulkan kemudahan dalam berusaha sekaligus mengubah pola pikir egosektoral menjadi satu kesatuan yang padu. “Tentu semua ini perlu didukung oleh SDM atau ASN yang berkinerja tinggi,” ungkapnya.
Dengan adanya MPP ini, perekonomian dipastikan akan tumbuh. “Minat investor muncul dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,” katanya.
Di bagian lain, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta SSos, yang mendampingi Menpan RB saat launching tersebut menegaskan bahwa MPP merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan kemudahan akses dalam pengurusan segala perizinan dan dokumen lainnya.
Menurut bupati asal Pelaga, Petang, tersebut kehadiran pemerintah dan beberapa instansi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu atap tentu sangat membantu dan memudahkan masyarakat. “Kami terus melakukan inovasi dan membangun budaya melayani dengan moto bekerja sepenuh hati, bekerja dengan hati dan bekerja berhati-hati. Harapan kami, dengan tersedianya MPP Kabupaten Badung ini masyarakat datang sendiri untuk mengurus berbagai keperluannya,” katanya.
Di hadapan Menpan RB, Bupati Nyoman Giri Prasta menyatakan, kepastian soal waktu pelayanan atau respons time bisa lebih optimal. “Dengan MPP ini, waktu penyelesaian sebuah dokumen baik perizinan maupun dokumen lainnya minimal ada kepastian,” katanya.
Selain itu, bupati sempat memaparkan program-program inovatif Badung yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Badung. Program ini menyasar lima sektor yakni pertama papan, sandang dan pangan, kedua pendidikan dan kesehatan, ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat agama, adat, seni dan budaya, serta kelima pariwisata. Semua program di lima sektor ini dipaparkan gamblang oleh bupati. Salah satunya program kesehatan dengan menerapkan konsep Tri Kona, yakni lahir, hidup, hingga mati pun memperoleh tanggungan dari pemerintah. (Humas Setda Kabupaten Badung)
