.
.
.
SENATOR asal Bali, Arya Wedakarna atau biasa disebut AWK, dilaporkan ke Polda Bali. Ada sejumlah poin yang dilaporkan kepada polisi untuk dilakukan penyelidikan. AWK dilaporkan oleh Komponen Rakyat Bali ke Polda Bali, Selasa ( 21/1). Anggota DPD RI Perwakilan Bali ini diduga melakukan pengaburan sejarah dan penghinaan terhadap sulinggih saat darmawacana 22 Desember 2019.
Koordinator Komponen Rakyat Bali, I Gusti Ngurah Arta, mengatakan, pihaknya melayangkan beberapa laporan terkait dugaan pelecehan terhadap sulinggih dan pengaburan sejarah. “Dia mengaku sebagai raja Majapahit padahal bukan keturunan bangsawan,” ujar Ngurah Arta didampingi tiga orang rekannya.
Atas kekeliruan tersebut, Ngurah Arta khawatir akan mempengaruhi generasi muda mengenai sejarah dan juga bisa merusak tatanan tradisional Bali. ”Sekarang generasi muda kita belum terpengaruh tapi 20 tahun lagi bisa percaya kalau di Bali pernah ada kerajaan Majapahit. Jadi, jangan ada penyimpangan sejarah,” tegasnya.
Sebelum melakukan langkah hukum, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan kepada AWK melalui media sosial. Namun, Ngurah Arta mengaku malah di-bully bahkan ada beberapa pengikut AWK mengancam. “Ini juga kita laporkan tadi karena membuat perasaan tidak menyenangkan (MPTE). Kami juga menyerahkan bukti screenshoot mengenai bully dan pengancaman itu,” ungkapnya.
Ia berharap laporannya segera ditindaklanjuti kepolisian termasuk memberikan edukasi agar tidak lagi ada kekeliruan mengenai sejarah. “Kami tidak membenci sosok AWK, hanya meluruskan kekeliruan,” tandasnya.
Kasubdit V Direktorat Reskrimsus Polda Bali, AKBP Gusti Ayu Putu Suinaci, mengatakan, laporan yang dilayangkan I Gusti Ngurah Arta masih dalam bentuk dumas (pengaduan masyarakat). “Mereka juga menyertakan bukti digital berupa rekaman tapi kita belum melihat apa isinya. Kami masih proses laporannya dengan pengumpulan keterangan dan alat bukti,” ungkapnya.
I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menanggapi laporan tersebut dengan santai. Ia mengaku tetap fokus bekerja sebagai senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Yang pasti, sikap saya biasa saja. Tetap fokus bekerja selaku senator. Ini agenda-agenda masih banyak. Jadi enggak papa, itu hak mereka. Biasa aja,” kata Wedakarna kepada wartawan, Selasa siang (21/1). (Rik)
